BATAMTODAY.COM, Batam - Seiring ditetapkannya pasangan Jokowi-Jusuf Kala sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), koalisi lima partai politik (parpol) di Kepri mendeklarasikan diri secara resmi untuk mendukung pasangan tersebut, Minggu (1/6/2014).

Selain koalisi lima partai, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI itu, turut juga diikuti simpatisan dan sebagian masyarakat se-Kepri yang mendukung pasangan ini dengan sebutan Komunitas Pilih Jokowi (Kopi Jokowi).

"Kopi Jokowi gabungan lima partai. Untuk komujitas pendukung Jokowi tersebar dan sudah ada di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Namanya tidak sama dengan di sini, tapi arah dan tujuannya tetap sama," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri, Soerya Respationo usai deklarasi dilakukan dengan tanda pemotongan pita, Minggu siang.

Untuk menyiasati adanya kecurangan pada pilpres nanti, Kopi Jokowi akan membentuk satgas dan akan melakukan pemantauan hingga pelaksanaan.

"Saat pemilihan legislatif lalu, di Batam kita ketahui ada tiga orang lurah melakukan black campaign. Untuk itu kami akan membentuk satgas untuk melihat para pelaku pemerintah yang akan melakukan kecurangan. Jika ditemukan kita akan segera serahkan pada polisi," tegas Soerya.

Meski sempat diguyur hujan para pendukung tetap bersemangat mengikuti acara. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan seni tradisional.

Dalam deklarasi yang bertepatan dengan hari pengundian nomor urut capres yang berlangsung di Jakarta, dihadiri langsung Ketua Pemenangan Jokowi-JK, Jarot Syaiful Hidayat.

Dalam sambutannya yang diwarnai hujan tersebut ia mengatakan, ia sangat optimis Jokowi-JK bisa memenangkan pilpres kali ini dengan strategi yang akan dilakukan. "Seluruh daerah sudah kita petakan. Kita yakin bisa memenangkan pilpres kali ini. Jokowi tak bisa hadir karena bertepatan dengan pengundian nomor urut capres," kata Jarot.

Lebih lanjut kata Jarot, pilpres kali ini Jokowi-JK adalah gerakan rakyat akan menghadapi gerakan elite. "Gerakan rakyat yang dimaksud karena dana yang disediakan dari rakyat dan memenangkan pilihan rakyat. Bukan untuk dipilih harus membayar suara seperti yang sudah-sudah," tambah Jarot.

Editor: Dodo