BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Normansyah, salah seorang pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Utara (BP2KBU), mempertanyakan namanya yang dimasukkan sebagai pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Timur (BP2KBT).

"Dulu, waktu di BP2KBU memang kita mendukung sepenuhnya, dan tidak keberatan nama kita dimasukkan dalam kepengurusan. Tetapi bukan berarti bisa serta merta nama saya bisa langsung dimasukkan dalam susunan kepengurusan BP2KBT. Jelas ini kita pertanyakan karena kesannya hanya main caplok untuk mengisi nama dalam susunan kepengurusan organisasi tersebut," tegas Normansyah, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Rabu (21/5/2014).

Normansyah menduga, ada kesan BP2KBT seperti dipaksakan setelah gagalnya BP2KBU. Karena perkembangan dan penggabungan susunan kepengurusan antara BP2KBU dan BP2KBT tidak pernah mengetahuinya.  

"Perkembangan selanjutnya setelah BP2KBU gagal, saya tidak tahu. Tiba-tiba nama saya ada dalam susunan kepengurusan BP2KBT. Saya tidak bisa terima," tambahnya.

Tokoh masyarakat Bintan Utara, Sahat Sianjuntak, juga mengaku namnya ikut "dicaplok" dan dimasukkan dalam susunan kepengurusan BP2KBT tanpa pemberitahuan. "Karena tanpa pemberitahuan, kita sangat keberatan. Kalau untuk perjuangan Bintan Utara, memang kita mendukung, tetapi kalau untuk Bintan Timur kita tidak akan ikut campur. Apalagi saat BP2KBU berjuang, masyarakat Bintan Timur juga tidak pernah terdengar suaranya," kata Sahat.

Dia menambahkan, meski BP2KBT sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD dan Bupati Bintan, yang saat ini sudah diserahkan ke DPRD Provinsi Kepri untuk dibahas, bukan berarti nama yang merasa tidak pernah terlibat bisa dilegalkan begitu saja.

"Kepada DPRD Kepri yang akan membahas pengajuan pemekaran Bintan Timur melalui BP2KBT, hendaknya bisa mendudukkan permasalahan yang terjadi di bawah. Terutana masalah pencatutan nama dalam pengurus BP2KBT yang tanpa konfirmasi dengan orangnya," tambahnya.  

Dia menyebut, ada beberap orang yang tak tahu jika namanya dicatut dalam kepengurusan BP2KBT. Menurutnya, dengan kejadian tersebut jelas sebuah preseden buruk bagi demokrasi. Dan yang paling dikhawatirkan, pemekaran Bintan Timur yang kesannya dipaksakan ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang memang haus dengan kekuasaan. (*)

Editor: Roelan