Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD Berharap Capres Tegas dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh : Surya Irawan
Rabu | 21-05-2014 | 17:38 WIB
abraham_liyanto_jurnal_parlemen.jpg Honda-Batam
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT Abraham Liyanto. (Foto: Jurnal Parlemen)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT Abraham Liyanto menegaskan jika posisi politik DPD RI independen, karena memang tidak berafiliasi pada partai politik. Namun, kalau mengenai kriteria presiden pada Pilpres 2014 ini, setidaknya sosok yang tegas dalam pemberantasan korupsi, dan bisa melakukan perubahan-memajukan di daerah dari Sabang sampai Merauke.

"Menariknya dalam Pilpres 2014 ini hanya dua pasangan, dan tidak ada incumbent (SBY), yang tidak berterung lagi karena suda dua kali presiden, sehingga memberikan peluang pada yang baru. Juga biayanya lebih murah. Jadi, tergantung partai pengusung capres," tandas Abraham dalam dialog 'Pemilu 9 Juli 2014: Kompetisi para capres-cawapres' bersama Martin Hutabarat Ketua DPP Gerindra, Ruhut Sitompul Jubir Demokrat, dan Panji Anugrah Permana pengajar FISIP UI di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Namun demikian kata Abraham, siapapun yang terpilih pada Pilpres 2014 ini, DPD hanya ingin berfungsi sebagai check and balance, ada kerjasama dengan baik dengan presiden khususnya dalam membahas legislasi dan anggaran sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau ada check and balance, maka ketatanegaraan akan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Indonesia menurut Abraham, sebesar tiga per empatnya terdiri dari kepulauan, maka presiden harus memikirkan kekayaan laut dan dari situlah laut nanti akan menjadi pemersatu bangsa. "Dengan memberdayakan kekayaan laut, maka Indonesia akan makin kuat dan bersatu," pungkasnya.

Sementara itu menurut Panji, pilpres yang terdiri dari dua pasangan sekarang ini menarik, dan merupakan hasil koalisi yang alot, sehingga akan makin ketat. "Hanya ada pergeseran gagasan dari generasi akhir era SBY dan Megawati, maka dibutuhkan gagasan-gagasan baru yang mesti dikembangkan 5 tahun ke depan. Apalagi, suka tidak suka, SBY telah mampu mengelola politik dalam 10 tahun terakhir ini relatif stabil dan aman," ungkapnya.

Revolusi mental Jokowi dan nasionalisasi perusahaan asing (Prabowo) kata Panji, sangat menarik untuk dikembangkan dalam kampanye Pilpres, agar pertarungan Pilpres ini sebagai pertarungan gagasan, dan bukannya citra. "Dalam kampanye Pilpres gagasan untuk Indonesia ke depan, yang harus dipertaruhkan, dan bukan hanya citra," pungkasnya.

Editor: Dodo