Rapat Kerja BP Batam dengan Komisi VI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR menyetujui Pagu Indikatif BP Batam TA 2015 sebesar Rp 1.097.207.000.000 untuk Rencana Kerja Awal (RKA) Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam pada 2015.
Persetujuan tersebut nantinya akan dibahas dalam Rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangann (Menkeu) Muhammad Chatib Basri dalam waktu dekat.

"Komisi VI akan tindaklanjuti pagu sesuai keputusan Menteri Keuangan sebesar Rp1.097.207.000.000 di Kelompok Kerja Komisi VI dan di Badan Anggaran," kata Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI, saat memimpin Rapat Kerja dengan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Dalam Rapat Kerja itu, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan, jumlah anggaran yang diusulkan pada Rencana Kerja Awal BP Batam TA 2015 adalah sebesar Rp 2.045.675.750.000. Namun, besaran Pagu Indikatif BP Batam TA 2015 yang ditetapkan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas No.0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014 adalah sebesar Rp 1.097.207.000.000.

"Penetapan pagu tersebut hanya 53,64 persen yang telah disampaikan dan sedikit menurun dari DIPA TA 2014 sebesar Rp 8,65 miliar atau turun 0,78 persen sehingga terdapat beberapa program prioritas yang belum dapat dilaksanakan," kata Mustofa.

Menurut Mustofa, alokasi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1,097 trilliun itu, terbagi dalam dua program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya  BP Batam sebesar Rp 533.525.000.000 miliar, serta program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan PBPB Batam sebesar Rp 563.682.000.000.

Sementara berdasarkan sumber pembiayaannya terdiri dari sumber pendanaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 214.679.400.000, sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 758.972.000.000 dan sumber pendanaan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 123.555.600.000.

"Dari jumlah Pagu Indikatif yang diberikan pada tahun 2015 tersebut di atas, kami menargetkan jumlah investasi melalui PMA sebesar US$ 450 juta dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap diperkirakan sekitar 11.500 orang, serta jumlah PDRB akan bertambah sebesar Rp 3,4 triliun," katanya.

Dengan target tersebut, kata Mustofa, maka usulan Rencana Kerja BP Batam TA 2015 diarahkan untuk membiayai beberapa program prioritas dan sangat strategis. Yakni pengembangan dan peningkatan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, perbaikan lingkungan hidup dan peningkatan beberapa sarana penunjang yang kesemuanya  berkaitan dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Adapun program pengembangan dan peningkatan infrastruktur diarahkan untuk melengkapi peralatan bongkar muat peti kemas dan pendalaman alur pelayanan, serta kolam putar pelabuhan Batu Ampar sehingga dapat melayani kapal dengan kapasitas 35.000 DWT. Selain itu, juga diarahkan untuk pembangunan lapangan penumpukan peti kemas pada pelabuhan peti kemas Batu Ampar.

Kemudian melanjutkan pembangunan terminal domestik di Telaga Punggur dan Sekupang. Selanjutnya, pengembangan fasilitas penunjang Bandahara Hang Nadim seperti jalan inspeksi area kerja Bandara. Lalu, pengembangan infrastuktur air bersih yang meliputi rencana inspeksi dam-dam existing, serta pengembangan infrastruktur transportasi darat meliputi peningkatan dan pengembangan jalan-jalan arteri, pengembangan sistem drainase primer kota.

Sedangkan pengembangan investasi dan iklim usaha diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pelayanan investasi, harmonisasi peraturan penanaman modal antara daerah dan presiden agar ada kepastian hukum, melakukan promosi investasi yang lebih terarah sehingga tingkat keberhasilan promosi investasi lebih besar.

Untuk pengembangan lingkungan hidup diarahkan pada pengembangan proyek sistem limbah domestik rumah tangga di daerah Batam Centre sehingga kualitas air buangan tidak melebihi standar yang ditetapkan, serta pengembangan Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) B3.

Khusus untuk alokasi anggaran bersumber dari RM, lanjut Mustofa, diarahkan untuk membiayai Belanja Modal dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan laut seperti pembangunan open storage dermaga utara pelabuhan Batun Ampar, pengadaan crane peti kemas pelabuhan Batu Ampar, pengadaan terminal domestik Sekupang-Telaga Punggur serta Terminal Domestik Penumpang, perbaikan Jalan Inspeksi di Kawasan Bandara, Biaya Operasional Pengadaan Obat di RS BP Batam, dan Dana Pendamping RM kegiatan PHLN.

Sementara untuk alokasi bantuan luar negeri digunakan untuk membiayai proyek The Development of Sewerage System in Batam Island  di daerah Batam Centre dan untuk alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP diarahkan untuk belanja operasional yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang pemeliharaan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang pemeliharaan serta beberapa belanja modal.

Mustofa menambahkan, khusus pelaksanaan DIPA BP Batam TA 2014 yang dialokasi sebesar Rp 1.105.855.296.000, penyerapapan anggaran sampai dengan 30 April 2014 sebesar Rp 157,56 miliar atau 14.25 persen yang terdiri dari sumber RM sebesar Rp 23,21 miliar atau 7,74 %, sumber PNBP sebesar Rp 134,35 miliar atau 19,25 % dari sumber PHLN belum terdapat penyerapan.

Penyarapan ini jika dibandingkan dengan rencana penyerapan masih dibawah target sebesar Rp 20 %. Keterlambatan ini disebabkan oleh pengesahan revisi anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari dana optimilasasi RM masih dalamm proses revisi penghapusan catatan pada halaman IV DIPA, serta Loan Agreement baru diteken oleh pemerintah Indonesia dan Korea Selatan pada 21 Maret 2014 lalu dan saat imi masih dalam proses revisi untuk pengefektifan pinjaman serta tahap pelelangan jasa konsultasi.

"Mengenai pelaksanan DIPA TA 2014b dan Usulan Rencana Kerja BP Batam TA 2015, besar harapan kami kiranya para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat berkenan dapat membahas Rencana Kerja BP Batam TA 2015 di dalam Kelompok Kerja Komisi VI DPR," kata Mustofa Widjaja.

Editor : Surya