Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Oknum Pejabat Daerah Jangan 'Bermain' dalam Penghitungan Suara
Oleh : Roni Ginting
Sabtu | 12-04-2014 | 16:34 WIB
Soerya DPC.jpg Honda-Batam
Soerya Respationo saat memberikan keterangan kepada pers di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pelaksanaan pemilu legislatif hingga hari pencoblosan sudah berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Namun saat penghitungan suara di PPS timbul masalah-masalah penghitungan suara yang diindikasi telah ditunggangi oleh oknum tertentu.


"Kami dari PDI Perjuangan mencium indikasi kecurangan-kecurangan. Ada oknum yang memberi penakanan-penekanan," kata Soerya Respationo, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, di kantor DPC Batam Kota PDI Perjuangan, Sabtu (12/4/2014).

"Bahkan ada pengakuan Lurah ditekan untuk melakukan perbuatan atau permainan tidak fair," ujarnya.

Untuk itu, diharapkan agar oknum PNS atau pejabat daerah melakukan kerja sesuai dengan tupoksinya, tidak berpihak terhadap partai atau golongan tertentu. Apabila melanggar, dapat dijerat hukum karena ada UU Kepegawaian, KUHP dan UU Pemilu yang bisa menjeratnya secara hukum.

"Apabila melakukan pelanggaran ringan atau sedang dapat diturunkan pangkat. Kalau melakukan pelanggaran berat bisa dipecat sekaligus dipidana. Saya mengimbau kepada pejabat jangan mengotori dan menodai pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik," tegasnya.

"Pejabat jangan mau main sulap kalau tidak mau disulap," kata Soerya mengingatkan.

Untuk mengawal pesta demokrasi berjalan dengan baik, maka PDI Perjuangan menurunkan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memantau penghitungan suara di tingkat kelurahan sampai pleno di KPU nantinya.

"Satgas juga akan melihat dan memantau gerak-gerik aparat pemerintah yang terindikasi bermain," ujar Soerya.

Editor: Dodo