BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ujian Nasional yang juga Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Atmadinata, meminta pihak sekolah untuk fleksibel dalam menghadapi siswa-siswi kurang mampu, yang belum dapat membayar kewajiban berupa uang sekolah jelang ujian nasional.

Atma mengatakan, siswa yang hendak melaksanakan ujian jangan lagi dibebani mentalnya dengan ancaman-ancaman seperti yang dilakukan beberapa sekolah, yakni tidak mengizinkan siswa ikut UN jika belum membayar uang sekolah.

Namun memang, Atma mengaku hal tersebut dilakukan guna untuk menggerakkan siswa agar bayar uang sekolah. Namun, pihak sekolah harus menggunakan cara yang lebih fleksibel, jangan menggunakan cara yang tidak pas seperti adanya ancaman seperti itu.

"Khusus untuk siswa miskin, nantikan ada beasiswa, jadi biarkanlah. Tapi untuk yang mampu memang terlalu kalau tidak bayar, tapi pihak sekolah juga harus mencari jalan yang pas dong untuk menyelesaikan masalah, jangan dengan ancaman," tutur Atmadinata saat dihubungi, Jumat (11/4/2014).

Meskipun demikian, Atma mengaku memaklumi hal tersebut dilakukan pihak sekolah, karena memang tidak dipungkiri ada beberapa sekolah yang bandel. Mengingatkan kewajiban siswa untuk membayar uang sekolah memang mesti dilakukan oleh pihak sekolah, sebab memang untuk jenjang Sekolah Menengah Atas sederajat belum ada pembiayaan khusus untuk siswa.

"Kita maklumi ya jika pihak sekolah seperti itu, karena kadang ada siswa yang sudah diberikan uang tapi tidak dibayarkan kesekolah malah masuk kantong. Ini yang memang jadi momok guru, makanya dilakukan seperti itu. Tapi kita yakinlah itu cuma gertak saja, tidak ada sekolah yang seperti itu," tutur Atma.

Sebelumnya, siswa-siswi salah satu SMK swasta di daerah Tiban, Kecamatan Sekupang, terancam tak bisa mengikuti ujian nasional (UN) pada Senin (14/4/2014) mendatang akibat belum melunasi tunggakan uang sekolah.

Salah satu diantaranya, sebut saja bernama Anisa. Ia mengaku diancam oleh oknum guru yang juga sebagai bendahara sekolah agar melunasi tunggakan uang sekolah sampai Juni 2014 jika ingin mengikuti UN. Anisa juga mengaku tak sendiri mendapat ancaman tak ikut UN itu.

"Banyak siswa di sekolah saya yang belum membayar (uang sekolah) sampai Juni. Kalau tak dibayar, siswa dilarang ikut UN," ujar Anisa, Jumat (11/4/2014). "Rata-rata siswa yang belum mampu membayar uang sekolah itu berasal dari keluarga kurang mampu," imbuhnya.

Anisa sendiri mengaku sudah melunasi uang sekolah hingga April. Namun oknum guru tersebut terus saja menagih agar siswa melunasi hingga Juni.

Parahnya, ungkap Anisa, siswa-siswi yang belum membayar uang sekolah dipanggil namanya satu per satu oleh oknum guru tersebut di ruang kelas masing-masing. Akibatnya, mejelang UN ini banyak siswa yang tidak masuk sekolah lantaran takut terus ditagih.

"Kalo nagih uang sekolah, guru itu kayak rentenir, memanggil nama satu per satu. Bagaimana pada nggak sekolah kalau dikejar-kejar seperti penjahat," tukasnya.

"Saya memang belum membayar uang sekolah sampai Juni karena orang tua belum punya uang," kata Anisa lagi.

Editor: Dodo