BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Panitia Akutanbilitas Publik (PAP) DPD RI Farouk Muhammad mengingatkan agar masyarakat tidak memilih calon anggota senator yang memberikan uang atau amplop. Sebab, selain telah memelihara korupsi, jika rakyat telah mengambil uang atau amplop, berarti caleg senator itu telah berhasil membeli suara.

"Kalau anda mengambil uangnya dari caleg senator itu, maka berarti suara anda telah dibeli. Jadi jangan berharap caleg itu akan memperjuangkan aspirasi anda jika dia nanti terpilih. Karena dia merasa sudah membeli suara anda," ujar Farouk dalam dialog interaktif DPD RI, bertajuk 'Pemilu 2014: Adu Siasat Calon Senator' di Jakarta, Jum'at (21/3/2014).

Sebagai caleg senator incumbent, Farouk mengaku memiliki keuntungan dibandingkan caleg baru yang mengikuti Pemilu 2014.

Selain tidak memerlukan waktu kampanye yang relatif lama, caleg DPD/DPR memiliki waktu reses yang bisa dimanfaatkan  memaparkan program-program untuk meraih simpati rakyat agar dipilih.

"Berbeda dengan DPR, DPD itu tidak bisa menjual produk, tapi menjual individu. Jadi dalam kampanye, saya hanya bilang 'Kalau anda senang pilih saya, kalau tidak senang, jangan pilih saya'. Simpel saja," kata mantan Gubenur PTIK itu.

Faoruk berharap lembaga DPD RI periode 2009-2014 diisi oleh senator yang semakin berkualitas. Pasalnya tokoh-tokoh populer di seluruh provinsi yang mendaftar sebagai caleg senator, juga banyak mantan legislator yang ikut menjadi caleg senator.

"Saya yakin wajah DPD 2009-2014 semakin berkualitas karena diisi oleh banyak tokoh populer dan mantan anggota DPR RI," katanya.

Dalam kesempatan sama, dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia Firman Kurniawan Sujono mengaku prihatin dengan makna Pemilu yang sama sekali berubah bagi rakyat.

Selama ini Pemilu dimaknai rakyat sebagai pesta demokrasi yakni adanya pengerahan massa, politik uang, mobilisasi yang melibatkan anak-anak agar meriah.

Akibatnya usai kampanye Pemilu hanya berisi hiburan dangdut dan menimbulkan kotoran sampah.

Karenanya seluruh stakeholder seperti Parpol, KPU, Bawasluparpol harus merubah paradigma rakyat agar nasib rakyat juga mengalami perubahan.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan, melainkan harus dididik agar Pemilu tidak lagi dimaknai hanya bagi-bagi uang dan pengerahan massa saja," ujarnya

Ditambahkan Firman, paradigma rakyat terhadap Pemilu harus dikembalikan bahwa fungsi Pemilu DPR/DPD/DPRD itu mengembalikan hak rakyat.

"Hak rakyat diwakiliki untuk menyampaikan aspirasi. Jangan sekedar memilih wakil rakyat di bilik suara, habis itu dilupakan," ujarnya.

Editor: Surya