BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam butuh terobosan dan keberanian untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terhadap perusahaan yang masih melakukan outsourcing.

"Selama ini fungsi pengawasan belum maksimal karena ketegasan tersebut belum ada dari tim yang dibentuk. Malahan wali kota sendiri mengakui bahwa fungsi prngawasan itu belum maksimal," kata Udin P Sihaloho, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, kepada wartawan, Kamis (20/3/2014).

Menurutnya, wali kota juga perlu bingung dan harus menjawab apa tentang usulan DPRD terkait reposisi kepala Disnaker karena wali kota bisa mencoba melakukan lelang jabatan seperti yang diusulkan.

"Wali kota tidak perlu bingung karena lelang jabatan bukan yang pertama. Ini sudah dilakukan oleh Jokowi, dan berlangsung dengan baik," kata Udin lagi.

Dia menilai, dalam melakukan lelang jabatan tersebut yang berkompetisi memang orang-orang yang memiliki kompetensi. "Soal siapa kandidat yang baik, kami tidak ingin ikut campur. Dan pada umumnya semua kepala dinas memiliki potensi. Hanya saja posisi yang mereka tempati salah seperti yang terjadi di Disnaker sekarang," terang Udin.

Udin menganalisis, secara pribadi dia merasa senang kepala Disnaker saat ini pantasnya direposisi ke Dinas Pendidikan (Disdik) karena yang bersangkutan pernah menjabat Sekretaris di SKPD itu.

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, terkesan bingung dengan usulan yang disampaikan Udin, beberapa waktu lalu, terkait reposisi kepala Disnaker ke Disdik.

"Saya harus jawab apa? Itu kan pendapat dia," ungkap Dahlan singkat usai menghadiri serah terima jabatan kepala Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (19/3/2014) lalu.

Malah Dahlan mempertanyakan kembali bagaimana kinerja dari Disnaker ke awak media sehingga lebih baik direposisi ke Disdik. "Kenapa dengan kinerjanya?" tanya Dahlan. (*)

Editor: Roelan