BATAMTODAY.COM, Batam - DPRD Kota Batam menantang pemerintah kota (Pemko) setempat berani atau tidak melakukan lelang jabatan terhadap posisi kepala dinas (kadis) dan kepala bidang (kabid) di instansi-instansi terkait guna menjadikan penataan pemerintahan lebih baik dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho ketika dikonfirmasi  BATAMTODAY.COM terkait kinerja pemerintah mengatasi permasalahan yang ada di Batam, terutama perburuhan.

Pasalnya, polemik yang dihadapi terkait perburuhan yang ditangani Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) hingga saat ini masih berlanjut. Masalah outsourcing, upah tidak layak dan lain sebagainya menjadi polemik yang terus belanjut tanpa ada penyelesaian.

Udin sendiri menilai, penempatan posisi baik kadis dan kabid yang dilakukan tidak menempati posisi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. "Kita bukan menilai kadis atau kabid tidak berpotensi, hanya saja salah menempatkan," kata Udin, Selasa (18/3/2014).

Seperti yang terjadi di Disnaker saat ini menurut Udin, Kadisnaker yang menjabat saat ini lebih tepat diletakkan di Dinas Pendidikan, karena memiliki latar belakang di pendidikan.

"Pemutasian atau rotasi kadis maupun kabid memang hak Wali Kota. Namun kita sebagai dewan mengusulkan sebaiknya Kadisnaker direposisi ke Disdik karena menempatkan yang yang benar di tempat yang salah," jelas Udin.

Jika telah ditempatkan di posisi yang memang sesuai dengan posisi mereka, tentu permasalahan yang ada dapat diatasi. "Kalau sudah pada posisinya, mereka akan bekerja sepenuh hati," tambah Udin.

Untuk itu, tegas Udin, DPRD menantang pemerintah kota untuk melakukan lelang jabatan. "Di sini pemerintah kita tantang. Berani atau tidak melakukan lelang jabatan terhadap posisi kabid dan kadis yang seharuanya diisi SDM yang mampu sesuai dengan kualikasi dan potensi yang dimiliki," pungkasnya.

Editor: Dodo