BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk memberikan dukungan secara serius terhadap keberadaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayahnya.

Demikian disampaikan Mendagri pada peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-42 di Jakarta, Rabu (5/3/2014). "Pelantikan PKK sudah disejajarkan dengan pelantikan gubernur, saya tidak bisa pulang kalau PKK-nya tidak dilantik. Ini gerakan yang luar biasa, muncul dari bawah berjuang untuk mensejahterakan masyarakat," kata Gamawan.

Menurut Gamawan, PKK saat ini memiliki anggota sekitar 8 juta dari pusat hingga daerah. Apabila bisa merancang kegiatan yang positif, maka bisa menjadi gerakan luar biasa bagi bangsa Indonesia.

"PKK bisa memberikan perubahan luar biasa walaupun dengan kegiatan kecil. Dan pemerintah bisa sangat terbantu, walaupun dalam hal sosialisasi kebijakan," katnya. 

Ibarat sebagai partai politik dengan jumlah anggota 8 juta, maka jika mengajak 5 anggota keluarga saja, sudah mendapatkan suara 40 juta suara bila memilih partai PKK. 

"Parlementary Threshold saja 3,5 persen. PKK sudah bisa dapat 40 juta suara dan bisa langsung lolos ke Senayan, serta bisa sangat menentukan kebijakan negara. Luar biasakan PKK," katanya.

Namun, Mendagri tetap meminta PKK memposisikan diri sebagai gerakan yang bersifat independen, tidak partisan mendukung kelompok atau golongan tertentu.

"Sudah benar PKK tidak berpartai, independen, bebas afiliasi politik dan lintas agama, netral, bersifat voluntair dan fokus dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan keluarga," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PKK Pusat Vita Gamawan. Vita meminta agar kader PKK tidak berpihak atau mendukung salah satu partai peserta Pemilu 2014. "PKK tidak boleh memihak pada partai mana[pin dan bersifat netral. Walaupun baju berbeda, tetapi hati dan tekat kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa," kata Gamawan.

Dalam kesempatan yang sama dlakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan PKK tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Vita Gamawan Fauzi.

"Kami mengajak PKK karena PKK gerakan yang sangat strategis, yang sangat penting karena memiliki mata rantai koordinasi yang lengkap dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan, sehingga dapat berperan penting untuk menggerakan partisipasi masyarakat," kata Balthasar.

Balthasar menambahkan, kesepakatan bersama KLH dan PKK bertujuan untuk meningkatkan peran TP PKK dalam pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tanggah (SSRT).

"Kesepakatan bersama ini untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih dan Indonesia Bersih Sampah 2020," katanya.

Editor : Surya