Mahfud Sebut Pemerintah Hanya Buat Konsep Tapi Tak Pernah Dijalankan

Mahfud Sebut Pemerintah Hanya Buat Konsep Tapi Tak Pernah Dijalankan

Oleh : Romi Chandra

Senin | 24-02-2014 | 07:57 WIB

Mahfud MD (Foto: net)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah selama ini dinilai hanya sibuk merencanakan konsep yang benar dengan anggaran yang besar untuk pembangunan dan kemajuan perekonomian. Namun konsep tersebut hanya sebatas perencanaan dan anggarannya terbuang sia-sia tanpa hasil yang bisa membantu rakyat. Malah tidak jarang anggaran tersebut masuk ke kantong-kantong yang tidak bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), di acara seminar dan dialog ekonomi kerakyatan dan kebangsaan di Planet Holiday Hotel, Sabtu (22/2/2014) kemarin.

Bicara tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi itu bisa berkembang dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk menghasilkan produksi dan konsumsi. "Pemerintahlah yang berperan untuk mengelola untuk pengembangannyaa di tengah masyarakat dengan konsep-konsep yang signifikan," katanya.

Sekarang, imbuh Mahfud, setiap kementerian sudah memiliki ahlinya masing-masing dengan konsep yang direncanakan sudah benar dan bagus. Karena itu, masalah perencanaan konsep mestinya tidak lagi diperdebatkan karena tidak akan ada titik temu.

"Namun yang perlu dibahas dan dperdebatkan itu bagaimana konsep yang besar dengan anggaran yang besar diterapkan. Selama ini pemerintah hanya sibuk membuat konsep, tapi tidak pernah diterapkan. Itu yang membuat Indonesia sulit berkembang," terang Mahfud.

Dia memaparkan, 12 persen penduduk Indonesia termasuk miskin, dan 29 juta jiwa atau setengah dari jumlah orang miskin berpenghasilan di bawah Rp250 ribu per bulan. Sementara dari dunia, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 108 juta karena tidak memiliki penghasilan US $2 dolar setiap harinya.

Kondisi demikian menandakan bahwa Infonesia masih didominasi rakyat miskin dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Faktanya, satu persen penduduk Indonesia menguasai 70 persen lahan, dan 99 persen penduduknya hanya menguasai 30 persen lahan.

Begitu juga dengan 1 persen penduduk telah menguasai 60 aset yang ada dan 40 persen lebihnya dikuasai oleh 99 penduduk. "Artinya, memang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata," jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, kondisi Indonesia yang demikian dikarenakan gagalnya negara menegakkan hukum dan menutup lubang-lubang korupsi yang saat ini marak terjadi. "Memang, tidak bisa dipungkiri, negara yang pemimpinnya mudah jatuh dan dijatuhkan, rakyatnya banyak yang miskin," terang Mahfud. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Ini Dia Paket Akad Nikah di Yello Hotel Harbour Bay Batam

Dukungan Bank Mandiri dan Indofood Tambah Dimensi Baru di Bintan Marathon 2024

Penuhi Hak WBP, Rutan Batam Gelar Sidang TPP untuk Pengusulan Integrasi

Sturman Sesalkan Aksi Pembakaran SDN dan SMPN di Distrik Okbab Pegunungan Bintang Papua oleh KKB

Gerakan Indonesia Berantas Nyamuk, MY BABY Gandeng Masyarakat Cegah DBD

Lumbak Kayuh Warnai Kunjungan Kerja Bupati Bintan di Tambelan

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024