BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Bantuan sosial (Bansos) dari APBD Kota Tanjungpinang 2014 untuk LSM dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) ditiadakan. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan menyalurkan bansos untuk pembangunan masjid dan musholla.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kepri, Lis Darmansyah, dalam acara silaturahmi dengan sejumlah ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat Tanjungpinang di Kantor DPD PDIP Kepri, Jalan DI Panjaiatan Km 7 Tanjungpinang, Senin (3/2/2014) malam.

"Ada Rp56 miliar dana APBD untuk Bansos, dan itu akan kita salurkan ke pembangunan masjid dan surau serta merehab masjid. Jadi tidak adal lagi untuk LSM dan Ormas," ujar Lis.

Pertemuan dan silaturahmi yang digelar di lantai 3 kantor DPD PDIP Kepri itu dimulai sekitar pukul 20.00 WIB hingga tengah malam. Selain ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, sejumlah Caleg PDIP juga menghadiri acara tersebut. Salah satunya Yuniarni Pustoko Weni, Caleg PDIP untuk DPRD Kepri, yang juga merupakan istri Wali Kota Tanjungpinang itu.

Dalam kesempatan itu, Lis juga mengaku sering bertengkar dengan sejumlah anggota DPRD dalam memperjuangkan program yang diusulkan. Sehingga, Sekretaris DPD PDIP Kepri itu berharap agar pada Pemilu 2014 nanti banyak Caleg PDIP yang duduk di DPRD Kota Tanjungpinang.

Jika banyak caleg dari PDIP yang duduk, kata Lis, maka program yang telah dia rencanakan agak mudah untuk direalisasikan.

Seorang ketua RT yang tidak disebutkan namanya, terlihat bersemangat memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan Lis Darmansyah. Dia juga berharap, apa program yang dijanjikan Wali Kota Tanjungpinang itu bisa terealisasi.

"Saya sudah membuat program di Tanjungunggat, kita masukkan air PDAM dan akan ada rehab rumah dan banyak lagi yang dijanjikan Pak Lis," ujar ketua RT yang enggan menyebutkan namanya itu.

Ditanya mengenai soal pemecatan ketua RT yang terlibat politik praktis, ketua RT itu mengatakan jika Lis Darmansyah tidak ada menyampaikan hal tersebut.

"Itu kan tergantung msyarakat. Kita tidak bisa mengintervensi masyarakat untuk memilih rekan-rekan dia. Kalau memang dipecat, ya itu hak dia. Kami ini apalah, hanya bawahan," pak RT di Tanjungunggat itu. (*)

Editor: Roelan