Anggota DPR RI Yakin Sisa Tunjangan Profesi Guru Akan Dibayarkan

Anggota DPR RI Yakin Sisa Tunjangan Profesi Guru Akan Dibayarkan

Oleh : Habibi

Jum'at | 17-01-2014 | 18:20 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran. (fot: istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, mengatakan, pemerintah telah menjamin sisa tunjangan profesi 2010 - 2012 yang dibatalkan pembayarannya pada 2013, tetap akan dibayarkan. Hanya saja, pembayaran tunjangan profesi guru akan dilakukan setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.

"Saya sudah menanyakan hal ini kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan memang bahwa surat edaran tentang penundaan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2010 hingga 2012 itu benar adanya, karena menunggu audit dari BPKP," kata Herlini, saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Jumat (17/1/2014).

Legislator dari PKS ini menambahkan, hasil optimalisasi tidak dapat digunakan sebelum adanya audit dari BPKP. Sementara proses audit akan dilakukan mulai pekan depan sampai akhir Januari. Hasilnya baru digunakan untuk dasar pembayaran carry over (kurang bayar) tunjangan profesi.

"Artinya, tunjangan profesi tetap akan dibayarkan setelah audit BPKP selesai," ujar Herlini.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan surat edaran nomor 843/B/KU/2013, 4492/C/KU/2013, dan 7364/D/KU/2013 tertanggal 20 Desember 2013, sehari setelah terbitnya surat edaran yang berisi pemberitahuan mengenai pembatalan pembatalan carry over tunjangan sertifikasi tersebut.

Surat edaran itu berisi tentang penundaan penggunaan dana SILPA dan penerbitan SK tunjangan profesi untuk pembayaran kurang bayar tahun 2010 - 2012. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan, sesuai hasil rapat antara Kemendikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan BPKP, tanggal 11 Desember 2013, diputuskan jika dana SILPA tunjangan profesi yang ada di kas kabupaten/kota belum bisa digunakan untuk pembayaran kurang bayar (carry over) tahun 2010 - 2012.

"Kemendikbud tidak dapat menerbitkan SKTP (SK Tunjangan Profesi) kurang bayar (carry over) sampai selesainya audit dari BPKP. Audit secara menyeluruh dari BPKP dijadwalkan dilakukan pada awal tahun 2014," bunyi surat edaran tersebut. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Tembus Rp 327 Triliun

Bareskrim Ungkap Kasus Narkoba dengan Modus Pengiriman Jalur Laut Jaringan Malaysia

Menko Polhukam Bakal Bentuk Satgas Khusus Pornografi Anak

264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas, Ketua KSAN: Jadi Ancaman Demokrasi

Berhasil Ungkap Kasus PT Timah Rp 271 Triliun, Kejaksaan Agung Paling Dipercaya Publik

Mendagri Sebut Halalbihalal Idulfitri 2024 Jadi Momentum Penguatan Internal

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

PWI Pusat Kembali Lanjutkan Program UKW Gratis se-Indonesia

Kemendikbudristek Pastikan Pramuka Masih Tetap Jadi Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan

Kata Kwarnas, Pramuka upaya Strategis Bangun Karakter Bangsa