Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dadang Persilahkan Guru Swasta Tanjungpinang Demo
Oleh : Habibi
Rabu | 15-01-2014 | 18:59 WIB
Dadang diknas kota.JPG Honda-Batam
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Dadang AG. (foto: Habibi Kasim/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ancaman guru swasta yang akan menggelar demo, ditanggapi santai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Dadang AG. Dia mempersilahkan jika guru swasta ingin melakukan demo.

"Saya persilahkan jika memang mereka (guru swasta, red) mau demo. Itu hak mereka sebagai masyarakat Indonesia dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kami akan menunggu jika memang demo akan dilakukan. Kalau perlu besar-besaran, ya silahkan saja," kata Dadang saat menghubungi BATAMTODAY.COM, Rabu (15/1/2014). 

Terkait permasalahan insentif guru swasta yang "tidak dibayarkan" dan terancam "dihilangkan" kaibat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dadang mengaku sudah mendapatkan jalan keluar. Namun masih akan dikaji kembali karena belum final. 

Yang jelas, imbuh Dadang, dirinya sudah mendapatkan "lampu kuning" dari wali kota terkait usulannya dalam menyelesaikan permasalahan bantuan insentif utnuk guru swasta tersebut.

"Jadi, tak benar jika kita tidak memikirkan (guru swasta). Tapi kalau memang mau demo, ya silahkan saja. Kita tetap akan cari jalan keluarnya, kok. Yang jelas sudah dapat lampu kuning dan kemungkinan sebentar lagi akan apat lampu hijau," kata Dadang.

Sebelumnya, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Tanjungpinang, Hajarullah Aswad, mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) secepatnya mencarikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan insentif guru swasta. Jika memang tidak ada jalan keluar, dia dan teman-teman akan melakukan aksi demo.

"Kita minta wali kota jangan banyak retorika saja. Guru-guru swasta ini sudah banyak membantu pemerintah. Masa uang segitu tidak bisa diperjuangkan? mengapa provinsi bisa, kota tidak bisa?" kata Hajarullah, Selasa (14/1) sore. 

Dia mengakui, permasalahan insentif guru swasta yang terpaksa "dihilangkan" karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sempat dibahas antara pihak yayasan sekolah swasta, dinas pendidikan, dan inspektorat. Pada saat itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Dadang, mengatakan, Pemko akan mencarikan solusi.

Hanya saja, menurut Hajarullah, sampai sekarang pihak yayasan belum mendapat kabar mengenai solusi yang dijanjikan. Jika tidak ada juga, aksi unjuk rasa, imbuhnya, tak bisa dielakkan.

"Ini bukan ancaman, tapi ini adalah keinginan kami. Jika memang pemerintah tidak mampu mengikuti amanat undang-undang, atau memang tidak bisa mencarikan jalan keluar untuk kami, maka kita demo sajalah, dan kita akan melepaskan diri dari (manajemen) pemerintah. Istilahnya, (sekolah swasta) tidak ada kaitannya lagi dengan pemerintah. Kita ya kita, mereka ya mereka," terang Hajarullah. 

Apa yang dikatakan Hajarullah, sama halnya dengan yang dikatakan Tris Budi, dari Yayasan Tunas Karya yang mengelola sekolah-sekolah Katolik, dalam rapat pekan lalu. Menurutnya, jika pemerintah sama sekali tak memperhatikan sekolah-sekolah swasta, lebih sekolah swasta lepas dari aturan pemerintah. (*)

Editor: Roelan