Habiskan Rp30 Juta Per Orang dalam 6 Hari

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hasil reses anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Kota Tanjungpinang hanya menghasilkan 3 aspirasi. Padahal, dalam reses ini para anggota DPRD Kepri menghabiskan anggaran Rp30 juta dalam 6 hari kerja.

Dalam laporannya, Surya Makmur Nasution mengatakan, sepanjang pelaksaanan reses dari 20-30 Desember 2013, pihaknya telah menampung 3 aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang, menyangkut peningkatan fasilitas dan infrastruktur Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, perlunya peninjauan kembali proyek lanjutan RSUP Provinsi Kepri, serta penyelesaian masalah lahan masyarakat dalam pembangunan Waduk Sei Gesek.

"Sesuai dengan pertemuaan anggota Dewan dengan Kepala Cabang Angkasa Pura II di Bandara RHF Tanjungpinang, proyek pelaksanaan pemotongan bukit yang hingga saat ini belum selesai di bandara tersebut yang perlu digesa, guna menampung alokasi dana dari APBN 2014 yang mencapai Rp3,5 miliar untuk perbaikan landasan pacu," kata Surya.

Selain itu, akses jalan menuju bandara yang sempat dikerjakan namun belum selesai perlu digesa dan diminta agar segera dapat terealisasi

Yang kedua, kata Surya Makmur, mengenai pelaksanaan proyek lanjutan lantai V RSUD Kepri, dikatakan agar Pemprov dapat secara teliti melakukan pengkajian kembali tentang pembangunan lanjutannya.

"Pembangunan lanjutan lantai V yang akan dilanjutkan harus berdasarkan pengkajian yang benar-benar hingga tidak menjadi temuan dan tersangkut dengan hukum di kemudian hari," ujar Surya.

Dalam reses yang diketuai M.Sadar itu juga, masih ditemukan permasalahan layanan kesehatan pada masyarakat khususnya pada sejumlah warga pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang belum dilayani secara maksimal.

"Hal ini, didasarkan atas laporan masyarakat, alasan kepala Direktur RSUP Provinsi terjadi disebabkan kekurangan ruang rawat inap serta masih minimnya dokter spesialis," jelasnya.

Sedangkan yang ketiga adalah masih terkendalanya pelaksanaan pembangunan Waduk Sei Gesek disebabkan belum dilakukannya ganti rugi 18 hektar lahan masyarakat untuk penampungan air di waduk tersebut.

Saat ini penggabungan Waduk Sei Gesek ke PDAM sudah dilaksanakan, namun kedepan perlu pengawasan dalam pelaksanaan ganti rugi lahaan yang baru dilaksanakan 7 hektar. Akibat adanya SK Menteri Kehutanan atas masuknya kawasan hutan lindung di lahan yang akan dibebasakan sebagai penampungan air Waduk Sei Gesek tersebut.

"Hingga saat ini dengan penggabungan sumber air ini PDAM baru menghasilkan 50 meter kubik per detik, dan belum mampu menghasilkan air 100 meter kubik per detik, akibat lahan baru dibebaskan 7 hektar dari 25 hektar yang dibutuhkan. Diharapkan hal ini akan menjadi pioritas pemerintah," kata dia.

Minimnya aspirasi masyarakat dari hasil reses angota DPRD Kepri dari Dapil Tanjungpinang disebut oleh M. Sadar bahwa pihaknya hanya memfokuskan pada 3 sektor pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan sektor pendidikan, kesejahteran, ekonomi dikatakan tidak ada dilakukan.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpnang Rudi Chua SE mengaku telah melakukan pertemuan dengan sejumlah konstituennya berdasarkan agenda reses yang dilakukannya secara pribadi.

Mengenai biaya reses, pihaknya tidak memegang dana khusu-nya dalam hal melaksanakan pertemuan, seperti pembayaran hotel, makan dan minum serta fasilitas lainnya.

"Yang mengadakan itu Sekwan, selain memang dana SPPD Reses sebesar Rp6 juta per anggota DPRD yang kita terima," kata dia sambil menunjuk sejumlah dokumentasi kegiatan reses yang dilakukannya.

Editor: Dodo