BATAMTODAY.COM, Batam - Kelangkaan gas di Batam yang terjadi saat ini butuh solusi cepat dari Pertamina Kepri dan Pemko Batam. Menyikapi keluhan masyarakat, Komisi II DPRD Batam memanggil Pertamina Kepri dan Disperindag untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (13/1/2014) siang.

Bersempena dalam RDP itu, Udin P. Sihaloho selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam tampak hadir mendengar penjelasan dan solusi dari Pertamina Kepri maupun Disperindag Batam. Sebab, menurut Udin, kelangkaan gas, khususnya ukuran 3 kilogram bersubsidi sangat menyiksa masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Selain mendapat cecaran dari para anggota Komisi II, Pertamina yang diwakili Sales Executive Elpiji Pertamina Wilayah Kepri Agung Nurhananto dan Sales Executive Retail XII, Teuku Desky Arifin juga mendapat ceceran dari Udin.

Dikatakan Udin, untuk menuntaskan masalah kelangkaan gas tersebut Pertamina harus menguasai pola-pola permainan yang dilakukan oleh mafia-mafia gas. Saat itu, dia meminta Pertamina menjelaskan dimana tabung gas eks Singapura yang marak beredar di Batam dilakukan pengisian ulang.

Padahal, pemakaian tabung gas asal Singapura tersebut sama sekali sudah dilarang, namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan. Bahkan, tabung eks Singapura itu marak diperjualbelikan juga dapat diisi ulang.

"Saya mau tahu jawaban Pertamina Kepri, dimana tempat yang bisa mengisi ulang tabung gas eks Singapura itu. Karena yang terjadi di lapangan masih banyak beredar," tanya Udin dalam RDP itu.

Pertanyaan itu, sama sekali tak bisa dijawab oleh Pertamina Kepri. Bahkan, ketika disinggung masalah perbedaan harga untuk gas ukuran 12 kilogram, semakin membuat pihak Pertamina kelabakan.

Dalam RDP itu terungkap, per satu tabung ukuran 12 kilogram eks Singapura dihargai Rp95 ribu di kalangan masyarakat. Sementara, milik Pertamina dihargai Rp115 ribu. Jelas hal ini menjadi pertanyaan besar bagi anggota DPRD Batam dan juga masyarakat luas.

Tak hanya itu, Udin juga mempertanyakan peredaran minyak tanah bersubsidi di Batam yang dijual dengan harga non subsidi. Hal ini menurutnya sangat aneh, terlebih di tengah kondisi gas yang semakin langka.

"Masyarakat butuh solusi cepat. Pertamina jangan tutup mata," pungkas dia.

Editor: Dodo