Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Bintan Terima Dokumen Aspirasi Pemekaran Bintan Timur
Oleh : Harjo
Senin | 13-01-2014 | 15:57 WIB
IMG-20140113-01448.jpg Honda-Batam
Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi, menerima dokumen aspirasi pemekaran Bintan Timur dari pengurus BP2KBT. (foto: Harjo/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Bintanbuyu - Dokumen usulan pemekaran Bintan Timur telah sampai ke DPRD Kabupaten Bintan. Dokumen itu diserahkan pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Timur (BP2KBT) kepada Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi, di ruang pertemuan DPRD Bintan, Senin (13/1/2014). 


Ketua BP2KBT, H Saleh Mursalin, menyampaikan, dokumen  aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Bintan adalah sebuah bentuk keinginan  masyarakat bersama dari 10 kecamatan se-Kabupaten Bintan yang mendambakan pemekaran.

"Harapannya tidak lain untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal serta memperpendek rentang kendali mengingat luasnya wilayah Bintan pada saat ini," ujarnya.

Dia menambahkan, selain kepada DPRD, dokumen itu juga telah diserahkan kepada bupati. "Hitam dan putihnya harapan masyarakat yang menginginkan pemekaran ini ada di tangan legesatif dan eksekutif. Semoga, sebelum periode dewan berakhir, anggota dewan saat ini bisa memberikan momentum serta dukungan yang berbentuk sebuah keputusan," harapnya.

Asisten I Bupati Bintan, M Hendri, berharap agar aspirasi dukunagn yang disampaikan kepada dewan dan kepala daerah memang sudah benar-benar matang dan sesuai detan Trngan peraturan dan perundangan. Karena  yang akan dikeluarkan oleh DPRD Bintan bukanlah berbentuk rekomendasi, melainkan sebuah keputusan. Sementara keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala daerah harus melalui keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum kelurahan status daerah kelurahan.

Sementara itu, Ketua BP2KBU, Suardi, menilai, pemekaran Bintan Utara maupun Bintan Timur bukanlah suatu masalah. Karena secara prinsip, masyarakat hanya menginginkan Bintan dimekarkan.

"Kita menyayangkan kenapa baru sekarang terkesan semua anggota dewan memberikan dukungan terhadap pemekaran? Seharusnya dari awal adanya wacana pemekaran," katanya.

Dari sejumlah anggota DPRD Bintan yang hadir secara keseluruhan memberikan apresiasi mereka terhadap aspirasi yang disampaikan. 

Indra Setiawan, anggota DPRD Bintan, menyampaikan agar kegagalan yang dilakukan BP2KBU bisa menjadi pelajaran. Diharapkan, semua pihak memperhatikan masalah tim kajian yang ditunjuk harus yang lebih profesional.

"Jangan sampai kegagalan terulang lagi, terutama masalah penunjukan tim kajian. Karena sebelumnya justru terkesan kajian dilakukan oleh tim 'odong-odong', sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai hasilnya," ujar Indra.

Dia mengungkap, kajian tersebut tidak mencantumkan letak dan nama ibu kota serta batas wilayah yang jelas. "Saat diminta klarifikasi juga sangat sulit, karena masalah kontrak yang sudah selesai dan keberadaan tim yang mengkaji jauh di luar daerah Kepri.  Sehingga kalau itu masih terjadi, maka hal tersebut jelas sangat memalukan," imbuhnya. (*)

Editor: Roelan