BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Partai Golkar mendesak pemerintah merealokasikan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada proyek infrastruktur terutama infrastruktur migas dan transportasi umum. Hal itu sebagai bagian dari upaya mengurangi beban sekaligus menjaga daya beli masyarakat akibat kontraksi perekonomian yang terjadi.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera merealokasikan saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2013 sekitar Rp 20,5 triliun pada 2 proyek infrastruktur mendesak yang harus dijalankan," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI  Harry Azhar Azis dalam rilisnya yang disampaikan DPP Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Data Kementerian Keuangan mencatat, SAL tahun anggaran 2013 diperkirakan mencapai Rp 20,5 triliun. Angka ini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kemungkinan angkanya bisa lebih besar.

Ia menjelaskan, SAL sebesar itu sebenarnya menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah tidak mampu mengalokasikan dan menyerap anggaran secara optimal. Akibatnya, perilaku anggaran sisa selalu berulang setiap tahun anggaran. Karena itu, pemerintah bisa saja merelokasikan SAL untuk berbagai kegiatan prioritas pemerintah untuk jangka menengah dan panjang.

"Tentunya dengan memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Harry.

Harry menjelaskan, dua proyek infrastruktur yang menjadi prioritas usulan Partai Golkar. Pertama, realokasi SAL untuk membangun infrastruktur gas dan kilang minyak, sehingga bisa memberikan kekuatan ekonomi bagi masyarakat untuk jangka panjang.

"Dengan begitu, kita tidak lagi dipertontonkan dengan kekisruhan seperti yang terjadi akibat kenaikan harga elpiji 12 kg. Apalagi dengan tingkah saling menuding di kalangan pemerintah, yang semakin menunjukkan tidak adanya sinergitas internal pemerintah," ungkap Harry.

Kedua, realokasi SAL juga bisa ditujukan untuk melakukan percepatan pembangunan transportasi massal di seluruh Indonesia. Hal ini, kata Harry, mendesak untuk segera diwujudkan sebelum terlambat. Sebab, kota-kota besar di Indonesia cepat atau lambat akan mengalami pertumbuhan dan berhadapan dengan kemacetan. Apalagi, pertumbuhan infrastruktur jalan selalu kalah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di setiap kota Indonesia.

"Jadi sudah seharusnya, moda transportasi massal yang memadai digenjot untuk mempersiapkan kenyamanan bagi  masyarakat di seluruh Indonesia. Dan tentu saja, kenyamanan itu merupakan bagian pelayanan pemerintah kepada masyarakat," tandas Harry.

Fungsi SAL
Harry menjelaskan, pada dasarnya SAL itu hanya sebagai cash flow APBN karena belum adanya pendapatan negara yang masuk. Karena itu, penggunaan anggaran SAL itu tetap harus melalui prosedur penganggaran. Karena itu, penggunaan SAL itu meski untuk kegiatan prioritas pemerintah, tetap harus mendapat persetujuan DPR.

"Intinya, pemerintah harus berani merealokasikan dana SAL untuk kepentingan publik pada jangka menengah dan panjang. Jangan malah SAL itu alokasikan untuk belanja pemerintah seperti gaji. Itu kan sangat tidak berdampak ekonomis. Itu hanya aktifitas konsumsi belaka, tanpa berdampak jangka menengah dan panjang bagi masyarakat," tegas dia.

"Dampak kenaikan elpiji 12 kg sebenarnya salah satu contoh, dan tidak perlu kisruh seperti itu. Jika saja pemerintah memiliki perencanaan strategis dalam merelokasi anggarannya secara fleksibel sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Tapi memang tampaknya, pemerintah tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan besar dan penting bagi masyarakat. Pemerintah lebih memilih untuk melakukan politik pencitraan dan saling mempertontonkan ego sektoralnya," tandas Harry.

Editor : Surya