Sekjen dan Bendum Diperiksa KPK, Elit Golkar Minta Kepemimpinan Aburizal Dievaluasi

Sekjen dan Bendum Diperiksa KPK, Elit Golkar Minta Kepemimpinan Aburizal Dievaluasi

Oleh : Surya

Kamis | 02-01-2014 | 19:53 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Elit Partai Golkar mulai gerah dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), karena banyak kader Golkar terjerat kasus korupsi dan petinggi Golkar juga banyak yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, elit Golkar meminta agar kemimpinan ARB selaku ketua umum dan calon presiden di evaluasi, setelah pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum (Bendum) Golkar Setya Novanto yang diduga terkait kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

"Kasus Idrus dan Setya Novanto itu menjadikan Golkar harus melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan era Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical) selama ini, karena banyak yang terindikasi korupsi," kata Yorrys Raweyai, Ketua DPP Golkar di Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Yorrys menilai ARB banyak melindungi kader Golkar yang terjerat korupsi, dan menjadikan Golkar sebagai tempat berlindungnya para koruptor. Hal ini, katanya, tidak terjadi ketika Golkar dipimpin mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pak JK waktu itu sebagai Ketum Golkar malah selalu berpesan, Partai Golkar jangan menjadi tempat berlindung koruptor. Karena itu, selama JK memimpin, tidak ada kader yang tersangkut korupsi," katanya.

Menurutnya, Idrus Marham dan Setya Novanto memang baru sebatas saksi di KPK, namun pemeriksaan terhadap yang bersangkutan selama 9 jam itu berpengaruh pada citra negatif Golkar.

"Mau jadi saksi atau tersangka, itu tetap akan mempengaruhi citra Golkar. Apalagi di tahun politik ini. Sehingga perlu ada evaluasi kepemimpinan Golkar," katanya.

Sedangkan Ketua DPP Golkar Hajriyato Y Thohari mengatakan, masyarakat memiliki penilaian dan punya pemahaman tersendiri jika seseorang sudah dipanggil KPK dan diperiksa selama 9 jam pasti terjerat kasus korupsi. Padahal seseorang yang dipanggil KPK belum tentu terjerat kasus korupsi.

"Jadi, tidak khawatir karena sesungguhnya Golkar tetap menjadi partai anti-korupsi. Golkar mempersilakan saja kader-kader elitenya dipanggil KPK. Itu sudah resiko politik," kata Hajriyanto.

Wakil Ketua MPR ini mengungkapkan, Idrus Marham dan Setya Novanto membantah terlibat kasus korupsi sengketa pilkada di MK yang ditangani Akil Mochtar. Sebagai Sekjen, lanjutnya, Idrus Marham memang mengurusi penunjukkan calon kepala daerah yang akan dijagokan Golkar.

"Sebagai Sekjen Idrus Marham sangat paham mekanisme penunjukkan dalam pencalonan kepala daerah. Wajar kalau dipanggil KPK," katanya.

Seperti diketahui penangkapan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga kader Golkar dalam kasus suap Pilkada Lebak (Banten) dan Pilkada Gunung Mas (Kalimantan Tengah) juga menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga Ketua DPP Golkar dan Anggota DPR dari Golkar Chairunisa sebagai tersangka.

Terkait hal ini, Sekjen Golkar Idrus Marham dan Bendum Setya Novanto diperiksa KPK. Idrus diperiksa KPK selama 9 jam, namun Setya Novanto mangkir tidak memenuhi panggilan KPK.

Nama Setya Novanto tidak hanya kali ini saja berusan dengan KPK, Ketua Fraksi Golkar itu juga sebelumnya juga harus bolak-balik ke KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap penyelenggaran PON Riau beberapa waktu dengan tersangka mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang juga Ketua DPP Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif.

Kader Golkar lain yang terjerat kasus korupsi antara lain Anggota DPR Zulkarnain Djabar dalam kasus korupsi Al Quran dan Laboratorium Madrasah, serta Fat Arafiq. Selain itu, kader lain juga kerap diperiksa KPK antara Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang juga Menkokesra dan Anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON, serta Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam kasus DPID dan lain-lain.

Editor: Surya