Tak Belajar dari Kegagalan Azirwan

"BP Batam harus steril dari unsur politik. Hal ini nanti akan berimbas terhadap kepercayaan Investor masuk ke Batam," kata dia, Sabtu (21/12/2013) siang.

Menurutnya, Kepala BP Batam merupakan pejabat setingkat eselon I. Sementara, dari beberapa calon yang lolos ke sepuluh besar hasil seleksi Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan bentukan DK, ternyata belum semua setingkat eselon I.

Bahkan, diantara sepuluh calon yang lolos ada juga yang tersandung dugaan kasus korupsi, misalnya Jon Arizal. Sementara, lanjut Uba, hasil seleksi itu sengaja dilakukan hanya untuk mengakomodir Jon Arizal untuk menduduki BP Batam.

Pasalnya, DK memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung Kepala BP Batam tanpa harus membentuk tim seleksi seperti yang sudah ada saat ini. Namun, seleksi yang dilakukan tim terkesan hanya sebagai kamuflase.

"Pemilihan Kepala BP Batam melalui Tim Seleksi merupakan eksperimen politiknya Muhammad Sani. Tapi gagal dengan masuknya Jon Arizal, yang belum setara Eselon IA dan juga tersandung kasus dugaan korupsi," terang Uba.

Di sisi politik, kata Uba, Gubernur Kepri harus melihat BP Batam secara komprehensif, bukan setengah-setengah, terlebih adanya indikasi untuk kepentingan Pemilihan Gubernur tahun 2015, mendatang.

"Ke depan, pemilihan Kepala BP Batam ini akan menjadi persoalan serius, karena eksperimen politik yang dimainkan Gubernur Kepri sudah gagal total. Tak hanya inventasi, hal ini juga akan berdampak luas bagi masyarakat," kata dia lagi.

Jon Arizal salah satu calon Kepala BP Batam yang masuk daftar sepuluh besar, dikatakan Uba, merupakan bukti unsur pemaksaan kehendak oleh Mahammad Sani. Hal ini tak ada ubahnya juga dengan kasus Azirwan mantan Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Bintan terpidana kasus korupsi yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

"Harusnya Gubernur Kepri itu belajar dari kasusnya Azirwan, yang akhirnya ditolak masyarakat, bukan malah mengulangi dengan adanya Jon Arizal sebagai calon Ketua BP Batam. Hal ini menjadi kepentingan politik praktis," paparnya.

Masih kata Uba, ketika masyarakat tidak percaya terhadap lembaga politik itu sudah hal biasa. Tetapi, jika Tim Seleksi calon Ketua BP Batam tidak dipercayaan masyarat padahal berasal dari lembaga pendidikan setingkat Perguruan Tinggi, bisa menghancurkan suatu Negara.

"Memang status Jon Arizal belum tersangka, tapi yang berhak menyatakan itu Mendagri, bukan tim seleksi sehingga tetap memasukkannya dalam daftar sepuluh besar calon Kepala BP Batam," ujar Uba yang menilai tim seleksi tidak memiliki kredibilitas dan integritas.

Editor: Dodo