Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pluralisme Ekonomi Jadi Ancaman Baru Disintegrasi Bangsa
Oleh : Surya
Selasa | 17-12-2013 | 21:40 WIB
ali_masykur.jpg Honda-Batam
Ali Masykur Musa.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa, menyatakan ke depan akan terjadi pergeseran desintegrasi bangsa dari isu ideologis ke pluralisme ekonomi. 


Artinya, dari Rp1.858 triliun APBN 2014 itu harus terdistribusi untuk seluruh kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. Termasuk subsidi BBM Rp217 triliun sebanyak 72 persen hanya dinikmati rakyat yang ada di Pulau Jawa. Padahal, di Indoensia Timur misalnya, harga BBM itu tetap mahal.

"Jadi, ancaman desintegrasi bangsa itu akan bergeser dari ideologi ke pluralisme-pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia. Itu harus menjadi perhatian bersama, khususnya calon pemimpin atau capres 2014. Sebab, tak ada Indonesia tanpa pluralisme," tegas anggota konvensi capres Demokrat itu dalam dialog "Mencari Pemimpin Alternatif Yang Pluralis dan Antikorupsi" di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Karena itu, menurut anggota BPK RI itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pluralisme itu sekarang ini lebih baik atau lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

"Justru mengalami kemunduran. Hal itu ditandai tiga hal, yaitu akulturasi budaya yang tidak jalan, pendatang di suatu kota tertentu tak bertemu dengan tradisi etnis tertentu maka menimbulkan konflik, dan ada kekuatan kelompok agama tertentu yang berusaha memaksakan kehendaknya, dan berbeda dianggap bukan kelompoknya juga terjadi konflik," papar Ali Masykur.

Oleh sebab itu, kata Ali Masykur, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang pluralisme secara faktual, praksis, dan mampu melindungi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, baik secara etnis, agama, suku, dan golongan. 

"Tak boleh ada diktator mayoritas, dan sebaliknya diktator minoritas. Semua sama di depan hukum dan sebagai warga bangsa ini," tegasnya.

Dikatakan, dari 120 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan  yang mencapai Rp1.300 triliun seperti diberitakan majalah Forbes, ternyata hanya dikuasai orang tertentu. Ini mencerminkan ketidakadilan pemerataan. 

"Kalau ini dibiarkan berbarengan dengan liberalisasi ekonomi, maka akan menjadi bom waktu bagi bangsa ini. Karena itu, mesti harus diakhiri dan bersama-sana komitmen mewujudkan keadilan," pungkas Ali Masykur.

Kelola Keberagaman
Sementara, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menegaskan, pemerintah wajib mengelola dan memelihara keragaman, kemajemukan, dan pluralisme yang multikultural tersebut karena tema itu merupakan tema besar dan mahal, serta sulit diwujudkan oleh pemerintah ini, selain oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Pemerintah wajib memenej keragaman politik multikultural bangsa ini. Dan, hanya Gus Dur yang mampu melakukan itu dengan luar biasa. Sementara pemerintahan sekarang ini hanya berpidato, narasi, dan berteriak antikorupsi, namun faktanya menjadi korupsi dan membiarkan konflik dan pembunuhan berlatarbelakang agama, suku, dan etnis akhir-akhir ini," tandas Boni Hargens.

Karena itu yang dibutuhkan pemimpin di 2014, menurut Boni, adalah pemimpin yang mempunyai sense of pluralisme, yaitu yang bisa melindungi hak-hak hidup warga negaranya meski berbeda ideologi agama. 

"Seperti halnya Ahmadiyah, jika dinilai berbeda ideologi agamanya oleh kelompok Islam tertentu, maka hak-hak personalnya sebagai warga negara harus dilindugi oleh pemerintah. Jangan membiarkan terjadinya konflik, apalagi pembantaian terhadap satu nyawa manusia pun di negara ini," kata Boni kecewa.

Sementara Ketua Forum Maluku, Arnold Thenu, menegaskan jika dirinya saat ini sulit mencari pemimpin yang pluralis, dan hanya Gus Dur yang belum tergantikan oleh siapapun sampai sekarang ini. "Jadi, selain pluralisme, dan antikorupsi, ke depan dibutuhkan pemimpin yang berani dan tegas untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," ungkapnya.

"Kita tidak butuh pemimpin yang banyak mengeluh, karena mengeluh tak pernah menyelesaikan masalah. Misalnya kalau Presiden SBY mendengar akan ada yang mengecaukan pemilu 2014, mestinya hal itu diselesaikan dan bukannya dikeluhkan. Tapi, kalau saya harus dipaksa memilih capres, maka Jokowi yang terbaik," demikian Arnold. (*)

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB