Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemprov Kepri Alokasikan Rp2 Miliar untuk UN SD 2014
Oleh : Dodo
Senin | 09-12-2013 | 10:45 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) SD/MI pada tahun depan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Atmadinata, mengatakan, anggaran sebesar Rp2 miliar nantinya akan mendapat dana sharing dari kabupaten/kota.

"Kalau dibilang kecil, yang enggaklah, karena kabupaten/kota masing-masing juga menganggarkan," katanya, saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Senin (9/12/2013).

Atmadinata belum bisa menyebutkan jumlah peserta UN SD/MI tahun depan. "Datanya belum fix, belum masuk DNT (Daftar Nomor Tetap, red)," ujarnya.

Sementara itu, alokasi anggaran UN SD/MI dari pemerintah Pusat juga terbilang kecil, hanya sekitar Rp7 miliar. Karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, akan mengeluarkan surat edaran guna memerintahkan daerah menggelar UN SD secara patungan.

"Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak," kata Mohammad Nuh di Surabaya, Minggu (8/12/2013), melalui rilis kementerian.

Nuh mengakui, anggaran pusat itu akan ditarik. "Anggaran pusat mungkin hanya Rp7 miliar, karena itu kalau ditarik tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi anggaran pendidikan di tingkat provinsi seperti Jatim bisa ratusan miliar," katanya.

"Saya kira hal itu tidak akan menjadi masalah, karena pemerintah daerah kan mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, baik provinsi maupun kota/kabupaten," imbuhnya.

Mulai tahun pelajaran 2014, Kemendikbud hanya akan membantu dalam "soal kendali" yakni 25 persen soal UN dari pusat agar standar mutu sekolah terjaga.

"Misalnya, soal di sebuah sekolah ada 40 soal, maka 10 soal di antaranya dari pusat. Dari 10 soal itulah, kami akan bisa melihat mutu sekolah tertentu dan bagaimana menjaga mutu itu," katanya.

Selain itu, 30 soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisi-kisi dari BNSP, sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan membuat soal, karena panduannya sudah diberikan. (*)

Editor: Dodo