BATAMTODAY.COM, Batam - Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sangat mendukung adanya upah kelompok di Batam. Asalkan upah tersebut bisa sejalan dengan peningkatan produktifitas kerja.

Disampaikan Harry Azhar, kebijakan ekonomi di Batam yang harus diperhatikan adalah masalah perburuhan. Dimana pemerintah tidak boleh lagi mengabaikan kebijakan UMK.

"Upah buruh memang harus dipilah-pilah sesuai dengan kelompok kerja," kata Harry, Kamis (28/11/2013) di Hotel Novotel.

Dia beranggapan, upah harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Akan tetapi yang tidak boleh diabaikan oleh pekerja adalah produktifitas kerja yang harus ditingkatkan lagi.

"Kita harus makin menekankan kaitan antara upah dan produktifitas. Kalau itu ukurannya tidak akan masalah berapapun UMK. Yang jadi masalah upah tinggi tapi produktifitas rendah," terangnya.

Seperti diketahui, hari ini ribuan buruh di Batam turun ke jalan sebagai bentuk penekanan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar menenadatangani Upah Kelompok Usaha.

Terkait penetapan UMK Batam tahun 2014, buruh melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK) mengusulkan kepada Gubernur Kepri melalui Wali Kota Batam, dengan surat nomor : 033/561/XI/2013 perihal Rekomendasi Upah Kelompok Usaha Kota Batam, seperti usulan pada poin pertama dan kedua.

Dalam surat itu, diusulkan Upah Kelompok Usaha I sebesar Rp2.724.853, Kelompok II sebesar Rp2.603.749, dan Kelompok III sebesar Rp2.543.197. Saat itu, buruh menginginkan supaya UMK Batam tahun 2014 diteken satu paket dengan upah kelompok usaha.

Editor: Dodo