BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Provinsi Kepri akhirnya disepakati Rp.3,495 triliun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri.

Kesepakatan proyeksi besaran APBD 2014 Kepri itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Perencanaan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPB 2014 oleh Gubernur Kepri Muhammad Sani dan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Selasa (26/11/2013).

Nur Syafriadi mengatakan proyeksi APBD 2014 Provinsi Kepri disepakati melalui pembahasan yang menyepakati adanya kenaikan pada pendapatan sebesar Rp2,970 triliun dan Biaya Belanja Rp3,447 triliun.

Menurutnya, pelaksanaan pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS ini, sesuai dengan Pasal 88 Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pembahasan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam rinciannya KUA-PPAS yang dibacakan sekretaris DPRD Kepri Eko Sumbaryadi disebutkan selain mengalami kenaikan pendapatan yang mencapai Rp2,972 triliun, pembiayaan belanja pada APBD 2014 Kepri juga mengalami kenaikan, dari Rp.3,1 triliun lebih pada APBD 2013 menjadi Rp3,447 triliun lebih di APBD 2014.

"Ringkasan KUA-PPAS RAPBD Kepri 2014 adalah pendapatan di proyeksi Rp2,970 triliun, mencakup PAD Rp875 miliar, Dana Perimbangan Daerah Rp1,871 triliun, pendapatan lain-lain yang sah Rp223 miliar," kata dia.

Di sektor belanja dalam APBD 2014 juga diproyeksi Rp3,447 triliun dan sektor Penerimaan Pembiayaan Rp502 miliar. Proyeksi Silpa sebelumnya mencapai Rp449 miliar lebih dan pencairan dana cadangan Rp75 miliar, pembiayaan Rp47,5 miliar serta pembiayaan Pemilu Rp47,5 miliar.

Usai membacakan rangkuman KUA-PPAS RAPBD 2014 Kepri, Gubernur dan Ketua DPRD Kepri, selanjutnya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS RAPBD 2014 Kepri.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS RAPBD Kepri ini, selanjutnya Nur Syafriadi meminta pada Gubernur Kepri agar segera dilakukan pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran, yang selanjutnya akan kembali dibahas dengan DPRD bersama masing-masing SKPD dan Tim TAPD Pemerintah Provinsi Kepri.

Editor: Dodo