BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengaku hingga saat ini belum mengetahui motif diadakannya ujian kompetensi untuk honorer.

Hal tersebut dikarenakan, sudah dua kali Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjungpinang dipanggil namun tetap mangkir dengan alasan tidak diberikan izin oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

"Isu yang berkembang sudah semakin besar, bahwa ini adalah cara wali kota untuk menggeser honorer dan memasukkan orang-orang yang telah mendukungnya, akan tetapi isu ini tampaknya tidak digubris, karena sudah dua kali kami memanggil BKD tapi wali kota tidak mengizinkannya, jadi hingga hari ini pun kami tidak tahu apa sebenarnya motif ujian kopetensi itu," tutur Maskur saat dihubungi Selasa (19/11/2013).

Terkait tes ini memang isu akan adanya kegiatan politik balas budi wali kota terpilih sangat tercium oleh masyarakat. Sebab menurut Maskur jika pun ingin melihat bagaimana kemampuan dan profesionalitas honorer, hendaknya cukup dibuat tim penilai ataupun penilaian itu dilakukan oleh kepala dinas masing-masing.

"Jika pun tujuannya untuk itu, pelatihan dan pemantapan para honorer sudah cukup, atau pemerintah membuat kebijakan siapa yang tidak becus bekerja maka kontraknya tidak usah diperpanjang, bukan ujian, setelah ujian ini bagaimana pula nasib honorer? apa langsung dipecat, emangnya ini tes CPNS, hendaknya wali kota bijak menanggapi, meskipun hanya isu, karena ini bisa merusak citra pemerintah," tutur Maskur.

Terkait BKD yang terus mangkir jika dipanggil oleh DPRD, Maskur tidak mau mengomentari hal terebut, hal itu diserahkan penilaian masyarakat saja, ujarnya. Ketua BKD sendiri, Raja Khairani belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. 

Editor: Dodo