Ingin LHP Keuangan WTP

Gubernur dan Kepala Daerah Kepri Hadiri Diskusi FK-TLRHP BPK di Riau

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati menghadiri diskusi Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK-TLRHP) BPK-APH-APIP yang diselenggerakan BPK-P di Ball Room Grand Labersa Hotel Kampar, Riau, Selasa (12/11/2013).

Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani dan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menanyakan banyak hal tentang pengelolaan keuangan daerah yang bisa meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.

Sani mengatakan, meski selama tiga tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Kepri mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun Sani mengisyaratkan jika hal itu belum membuatnya merasa puas.

Dalam kesempatan itu, Sani meminta kepada BPK, KPK dan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara selalu memberi bimbingan kepada pemerintah daerah, sehingga predikat WTP yang sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepri selama ini bisa tetap dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan lagi.

"Sampai saat ini Alhamdulillah Kepulauan Riau sudah tiga tahun berturut-turut hasil laporan keuangan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini bisa dikatakan prestasi buat kami, dan sekaligus cambuk untuk mempertahankannya dan bahkan meningkatkan," kata Sani.

Sani juga mengatakan, dirinya sebagai kepala daerah meminta secara terus menerus bimbingan kepada pihak BPK, KPK dan lembaga lainnya untuk selalu membimbing aparatur di daerah, dalam pengadministrasian yang baik pada pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Prof. Dr. Edi Mulyadi, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara adalah diskusi dan konsultasi. Dan tempat konsultasi yang tepat adalah BPK.

"Konsultasikan kalau ada persoalan. Begitu juga jika ada temuan, jangan ditunda-tunda. Sebelum temuan itu ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau penyelidikan, Pemda masih bisa memperbaikinya. Kalau terlewat, maka hanya persoalan hukum yang bisa menyelesaikannya," katanya.

Hal ini dipertegas oleh Chairul Amir, koordinator Jampidsus Kejagung RI. Menurutnya, masih banyak dari pihak kabupaten dan kota yang ada temuannya dan belum ditindaklanjuti dan hal ini diakui bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

"Pokoknya kalau dalam laporan keuangannya ada temuan segera ditindaklanjuti, jangan ditunda-tunda lagi," kata Chairul Amir.

Kegiatan yang mengambil tema "Mewujudkan Akuntabilitas, meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berdaya saing" ini juga dihadiri pihak KPK,BPK, Polri,Kejagung dan instansi penegak hukum lainnya.

Selain Sani, sejumlah kepala daerah lain seperti Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Wakil Gubernur Riau Mambang Mit dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu acara ini juga dihadiri hampir seluruh ketua DPRD Provinsi, Bupati dan Wali Kota dari Riau, Kepri, Sumut, Sumsel dan Aceh hadir dalam moment penting ini. Begitu juga pimpinan PDAM dari setiap daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan BP Aceh.

Hadir mendampingi Gubernur Kepri pada kesempatan ini adalah ketua DPRD Nur Syafriadi, Plh. Sekdaprov Kepri Said Agil, Kadispenda Kepri Isdianto, Kepala BKKD Kepri Agus Ferijanto, Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bachtiar serta Kepala Biro Humas dan Protokol Heri Mokhrizal. Tampak juga Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Bupati Lingga Daria.

Editor: Dodo

---