Sanksi untuk Oknum TNI, Momen Penting Penegakan UU Konservasi

Sanksi untuk Oknum TNI, Momen Penting Penegakan UU Konservasi

Oleh : Redaksi

Sabtu | 26-10-2013 | 09:23 WIB

Terdakwa JR bersama barang bukti harimau sumatera yang telah diawetkan saat sidang putusan di Pengadilan Militer, Kamis. (Kredit foto: FORA)

BATAMTODAY.COM, Banda Aceh - Aktivis menyambut positif upaya penegakan pelestarian lingkungan di Aceh. Pemusnahan dan pelepasan satwa liar sitaan di bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), dan sidang lanjutan keterlibatan dua oknum TNI terkait kepemilikan satwa liar di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dinilai sebuah gebrakan besar dalam penegakan undang-undang konservasi di daerah itu

"Dua momen itu sangat penting bagi upaya penegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengingat selama ini belum pernah ada momen serupa yang terjadi," kata Ratno Sugito, aktivis Forum Orangutan Aceh (FORA), melalui siaran persnya yang diterima BATAMTODAY.COM, hari ini.

Menurutnya, dua momen penting itu akan menjadi perintis bagi upaya penegakan UU dan perlindungan satwa liar di Aceh. "Semoga ke depan hal serupa dapat dilakukan oleh penegak hukum lain, khususnya BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Aceh," harapnya.

Dalam sidang putusan, Kamis kemarin, terdakwa JR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, dengan barang bukti berupa satu ekor harimau sumatera yang telah diawetkan dan satu ekor beruang hitam yang telah diawetkan. Terdakwa divonis penjara selama dua bulan dan denda Rp5.000.000 subsider tiga bulan kurungan.

Sementara terdakwa R juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Terdakwa JR divonis penjara selama tiga bulan dan denda Rp2.500.000 subsider tiga bulan kurungan, dengan barang bukti satu ekor harimau sumatera yang telah diawetkan dan satu ekor beruang hitam yang telah diawetkan.

"Walau sanksi yang dijatuhkan masih jauh dari harapan kita semua, tetapi setidaknya pihak pengadilan militer lebih serius daripada BKSDA Aceh. Selama ini belum ada satu kasus pun yang ditangani BKSDA yang disidangkan ke pengadilan negri di Aceh," tambah Ratno yang juga pemerhati satwa liar itu.

Dia menuturkan, kasus kepemilikan kayu gaharu dan beberapa ekor burung yang disita oleh

petugas pos BKSDA SIM masih dalam proses hukum. Ratno berharap kasus itu juga bisa segera dituntaskan. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kontingen Kota Batam Peraih Medali Emas Terbanyak Popda IX Kepri

PLN Batam Terjun Langsung Lakukan Sosialisasi Tariff Adjutsment ke Masyarakat

Timnas U-19 akan Berhadapan dengan Thaiiland di Final Piala AFF U-19 2024

Hadiri Raker IKA UNRI, Gubernur Ansar Ajak Berkontribusi Majukan Provinsi Kepri

Tantangan Kemajuan Industri Makanan Serta Dampak Gangguan Ginjal Bagi Anak

Pemprov Beri Bantuan Pendidikan Hingga Pembangunan Infrastruktur Rp 31 M untuk Masyarakat Bintan

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Ocean Conservation Project, UNIQLO Bersih-bersih Pantai dan Edukasi Sampah di Wakatobi

Karya Kreatif Indonesia Tampilkan Ragam Kreasi Dalam Negeri Ramah Lingkungan di Tokyo

Gelar Aksi Lingkungan, Bintan Resorts Tanam 5.000 Bibit Bakau dan Luncurkan Brave Warrior