BATAMTODAY.COM, Jakarta - Perilaku politik yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai lebih baik ketimbang DPR. Alasanya, perilaku demokrasi yang ditunjukkan oleh pemerintah dan parpol saat ini terjadi kemunduran yang luar biasa.

"Demokrasi yang dilakukan DPD lebih baik dari DPR, partai politik dan pemerintah. Perilaku demokrasi partai politik dan pemerintah menjurus stuppid (bodoh)," kata Budayawan Radar Panca Dahana dalam diskusi 'Politik dan Budaya Demokrasi' di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Menurutnya, demokrasi sekarang dijadikan alat oleh para elti politik untuk menakut-nakuti atau menggertak lawan politiknya.  Karena itu, saat ini banyak elit politik yang merasa nyaman dengan kondisi perpolitikan dan demokrasi di Indonesia.

"Padahal kekuatan demokrasi kita itu, lebih terletak pada kerarifan lokal dan kematangan budaya. Lihat saja, bagaimana para tokoh-tokoh yang lahir untuk mempersatukan NKRI. Mereka itu karena kematangan budaya,terangnya.

Radar menilai demokrasi yang berkembang saat ini mirip dengan berbagai pernyataan Vicky Prasetyo mengenai konspirasi kemakmuran. Bahkan para pejabat juga banyak Vicky Prasetyo dalam bersikap sehari-hari, sehingga perkembangan demokrasi sudah salah kaprah.

Sebenarnya, sambungnya, ada prinsip demokrasi yang bisa dikembangkan untuk lingkungan Indonesia, yakni demokrasi maritim atau demokrasi kepulauan, seperti yang ada di Yunani.

"Ide demokrasi maritim itu dari Yunani, yang bentuknya kepulauan dan mirip Indonesia. Namun hal itu diambil oleh Eropa tengah untuk mempertahankan status quo, termasuk feodalisme," tuturnya.

Dosen Sosiologi FISIP UI ini mengatakan, demokrasi Pancasila itu merupakan pilihan yang cerdas bagi Indonesia.

"Ini pilihan yang cerdas. Meski para perumus Pancasila pada saat itu  tidak memiliki data yang lengkap. Dibanding dengan  saat ini, yang sudah ada professor google,"  pungkasnya.

Sedangkan Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori mengatakan, terjadinya banyak korupsi yang dilakukan oleh elit partai politik dari eksekutif sampai legislatif sekarang ini karena partai politik gagal melakukan kaderisasi.  Sehingga pemimpin yang tampil ke masyarakat tidak berperilaku sebagai negarawan, melainkan sebagai koruptor yang akan menghancurkan tatanan berbangsa dan bernegara.

"Parpol telah gagal melakukan kaderisasi politik, sehingga banyak kadernya di eksekutif maupun legislatif melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Karena itu, sistem politik kita harus ditata ulang, demi perbaikan berbangsa dan bernegara ke depan," kata Alirman.

Lalu, apakah akan kembali ke sistem Orde Baru? Alirman menegaskan," Jelas, sistem Orba itu ada yang baik, dan pula yang harus ditinggalkan, meski dalam pemberantasan korupsi ini dibutuhkan pemimpin yang otoriter. Namun, yang buruk dari Orba itu harus ditinggalkan, dan kita harus membangun masa depan Indonesia, yang lebih baik sekaligus menyelamatkan agenda reformasi, dan bukannya melakukan langkah mundur."

Sementara itu Ketua bidang Otda Partai Nasdem Siti Nurbaya tetap menyatakan optimis politik dan demokrasi ke depan akan lebih baik  lagi. Asalkan pemerintah menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam penyelenggaraan negara.

"Pemerintah harus berani dan tegas mengambil posisinya sebagai penyelenggara negara, bertindak tegas terhadap hal-hal yang merusak, menjalankan regulasi yang telah dibuat, distribusi kesejahteraan agar tercipta keadilan ekonomi-meminimalisir kaya-miskin, dan menjalankan kewenangan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dalam mengurus negara. Dan, bukannya curhat kepentingan pribadi dan partainya," ujar mantan Sekjen DPD RI ini mengingatkan.

Editor: Surya