BATAMTODAY.COM, Jakarta - Saat ini masih ada 420 buruh migran di luar negeri yang terancam hukuman mati, menjadi korban perdagangan manusia (traficking), dan penipuannya lainnya.

Untuk itu, DPD RI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri terpilih Sutarman terlibat langsung untuk menangani sekaligus menyelamatkan TKI di luar megeri tersebut. Sebab, elama ini Presiden SBY dianggap kurang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tertimpa masalah di luar negeri.

"Pemerintah ini tak menghargai pahlawan devisa negara. Seharusnya terlibat langsung dalam penanganan rekrutmen, pembuatan KTP, paspor dan visa, penempatan dan sebagainya. Jangan suka-suka saja," tandas anggota DPD RI Abraham Liyanto dalam diskusi masalah TKI bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan aktivis Garda Buruh Migran Indonesia, Miftah Farid, di Gedung DPD RI Jakarta kemarin.

Menurut Abraham, negara terkesan melakukan pembiaran permasalahan TKI sehingga masalah TKI tidak pernah  selesai.

"TKI hanya akan terus diperas devisanya, sekaligus dijadikan ajang bisnis sama halnya dengan bisnis narkoba yang mampu menghasilkan puluhan miliar rupiah dalam waktu singkat. PJTKI itu harusnya sebagai travel biro saja," kata Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur ini.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai diinternal pemerintah tidak ada koordinasi dalam melakukan pembelaan terhadap nasib TKI di luar negeri terutama mereka yang terancam hukuman mati.

"Saya juga belum pernah melihat Presiden SBY membicarakan TKI, khususnya yang terancam mati. Sepertinya tak ada koordinasi antar pemerintah dalam penanganan masalah TKI selama ini, padahal sudah ada moratorium dengan Malaysia. Jadi, ini masalah darurat negara, dan negara terus membiarkan," kata Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, TKI yang tertimpa masalah di luar negeri adalah mereka yang menjadi korban trafficking sehingga mereka lemah dan tidak beridentitas. Hal ini belum dijadikan isu oleh pemerintah, padahal TKI tersebut sebagai pahlawan devisa negara, yang membiayai desa, karena uangnya langsung didistribusikan ke kampung-kampung mereka berasal.

"Harusnya Presiden SBY melakukan diplomasi dengan negara-negara terkait untuk selamatkan TKI. Kalau tidak, lalu apa gunanya KTT APEC di Bali, pertemuan WTO, dan sebagainya kalau terus membiarkan perdagangan manusia. Belum lagi 7 WNI ditembak mati di Malaysia," katanya.

Editor : Surya