Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Oleh : Redaksi

Kamis | 26-09-2013 | 21:21 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketidakseragaman dalam menentukan suatu informasi terbuka dan dikecualikan, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama pemohon informasi. Inilah alasan perlunya pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) untuk memberikan pelayanan informasi publik pada badan publik.

Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung, mengatakan, dalam acara peresmian Forum Koordinasi PPID di Jakarta, Kamis. "Untuk tahap awal difokuskan dulu di Pusat," ujarnya, sebagaimana dirilis laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurutnya, kendala ketidaksamaan persepsi tersebut berpotensi mendorong setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyikapi secara berbeda suatu persoalan yang pada hakekatnya sama. Hal itu dapat mengakibatkan suatu instansi membuka informasi tertentu, sedangkan instansi lain justru menutup atau sebaliknya.

"Inilah persoalan dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," terang Freddy.

Dia mengatakan, dengan peresmian FKPPID ini, pemerintah Indonesia memantapkan komitmen untuk merealisasikan inisiatif pemerintahan yang terbuka (open government initiative), dan berkomitmen dalam gerakan multilateral open government partnership (OGP). Gerakan multilateral ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi, pemberdayaan, perlawanan korupsi, dan inovasi baru untuk memperkuat pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, imbuhnya, bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia juga turut memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 28 September. Peringatan tersebut menunjukkan bangsa Indonesia yang dimotori pemerintah juga mendukung Hak Untuk Tahu bagi seluruh elemen bangsa.

Dia optimis, Indonesia kelak menjadi ikon keterbukaan, seiring peran Indonesia sebagai co-chair Komite Pengarah OGP bersama Inggris dan menjabat lead co-chair mulai September 2013.

"Forum ini sebagai wahana tukar pikiran karena pemerintah pada prinsipnya satu suara, sehingga memudahkan tukar menukar informasi antar PPID tingkat pusat," ungkapnya. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Pantauan Polri, Kondisi Arus Mudik Libur Nataru Masih Aman

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024