Rapat Paripurna DPRD Hari Jadi Provinsi Kepri

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri masih perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hingga sesuai dengan visi dan misi gubernur 'Menjadikan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan'.

"Pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan perlu dievaluasi, karena selama ini, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kepri belum optimal dan fokus sesuai dengan visi dan misi yang diemban," kata Nur Syafriadi saat memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke-11, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kepri, Selasa (24/9/2013).

Nur mengkritisi hal itu terlihat dari belum selesainya pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan Dompak, belum adanya optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, termasuk sumber daya kelautan Kepri yang kaya dangan sumber daya alam.

"Kita memberikan apresisasi atas apa yang sudah dicapai, mendapat 18 penghargaan di tingkat nasional, memperoleh WTP selama tiga kali berturut-turut,  terbaik ke-3 dalam penemuan sasaran pembangunan nasional dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah atas belum optimal dan fokusnya pelaksanaan pembangunan selama ini," ungkap Nur lagi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan SDA kelautan serta perikanan perlu ditingkatkan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar juga perlu digesa.

"Namun demikian, program kegiatan yang sudah punya target perlu dilakukan evaluasi, pembangunan pusat pemerintahan Dompak harus dituntaskan, termasuk pembangunan Jembatan I Dompak-Tanjungpinang perlu dilanjutkan, sebelum selesainya jabatan gubernur," ujarnya.

Pemerintah, kata Nur Syafriadi, harus meningkatakan pelaksanan pembangunan dan pemanfaatan 19 pulau-pulau terluar perlu diefektifkan, hingga tidak ada pulau yang dicaplok oleh negara lain.

"Selain itu perlu juga digesa dan dievaluasi peningkatan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, serta sosial, hingga terwujud masyarakat Kepri yang sejahtera adil dan makmur," tukasnya.

Selama ini, ujar Nur, pihak legislatif sangat miris melihat terjadinya permasahaan kebutuhan ruang sekolah pada setiap penerimaan murid baru di Kepri, dan minta Dinas Pendidikan dapat mengatasi serta mengantisipasi kekurangan ruang belajar pada setiap tahun ini, dengan menyediakan lahaan untuk pembangunan sekolah dan ruang belajar baru.

"Demikian juga permasalahan KKN di universitas negeri, hendaknya dapat dimonitor, hingga pelaksanaan pendidikan di UMRAH Kepri yang dibanggakan, dapat berkualitas bagi SDM Provinsi Kepri," pungkasnya.

Selain itu, Nur juga menyoroti Perda Tata Ruang yang sampai saat ini tidak selesai. Demikian juga, perampokan dan pertambangan ilegal yang terjadi diseantero Tanjungpinang, Bintan Lingga dan Karimun dapat lebih diawasi, hingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa yang akan datang.

Editor: Dodo