Pembahasan RUU Pilkada

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mengusulkan usulan terbaru dalam pembahasan RUU Pilkada, yakni bupati dan walikota diusulkan dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung seperti saat ini.

Hal itu akibat sebanyak 304 dari 500-an kepala daerah kabupaten/kota tersangkut korupsi sejak pemilihan langsung dimulai dari 2005 – 2013 ini.

Disamping itu potensi terjadinya konflik sosial, sara yang menyebabkan korban jiwa, harta dan benda sangat besar, jika dipilih secara langsung.

Pemilihan secara langsung di kabupaten/kota merupakan ancaman serius, sehingga pemilihan walikota dan bupati dikembalikan ke pemilihan di DPRD, sementara untuk gubernur tetap dipilih secara langsung. 

"Pilkada langsung faktanya mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk di masyarakat. Selain mahalnya ongkos politik (money politics), terdapat 70 korban jiwa, 107 korban luka, 279 rumah rusak, pertokoan yang dibakar, dan 95 persen pasangan pecah kongsi. Itu mengakibatkan birokrasi pemerintahan tak jalan," kata Djohermansyah Djohan, Dirjen Otda Kemendagri dalam diskusi 'RUU Pilkada’'bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, dan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Jakarta, Rabu   (18/9)

Dengan fakta-fakta itu, kata Djohermansyah, menilai usulan pemerintah diubah dari usulan semula gubernur dipilih dan kabupaten/kota dipilih langsung, diubah menjadi kabupaten/kota dipilih DPRD dan gubernur dipilih secara langsung.

Menurut Djohermansyah, gubernur tetap dipilih langsung karena ongkos politiknya lebih murah, serta konflik sosial bisa dihindari dan tidak sebesar di kabupaten/kota.

"Fakta politik tersebut juga merupakan pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Karena itu pemerintah mengusulkan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota. Sementara wakilnya diangkat dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non PNS," katanya.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pembahasan RUU Pilkada antara pemerintah dan DPR mash terdapat perbedaan pandangan. Namun, Komisi II optimis UU Pilkada tersebut akan selesai pada masa sidang pertama 2013-2014 ini.

"DPR sepakat jika mengakibatkan konflik sosial yang massif dan besarnya money politics. Tapi, tak sepakat bahwa pemilihan langsung itu yang menyebabkan pejabat menjadi koruptor. Sebab, hal itu akibat pemerintah pusat tak konsisten menjalankan otonomi daerah," kata Agun.

Agun menilai banyak alokasi anggaran seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, koperasi, budaya masih dipegang oleh pemerintah pusat, tidak langsung distribusikan ke daerah.

"Mestinya anggaran itu diserahkan langsung kepada daerah. Kalau gula-gulanya di Jakarta, dan dana alokasi umum (DAU) juga di Jakarta, maka ini sebagai desain untuk menggagalkan otonomi daerah," katanya.

Kementerian Ekonomi, kata Agun, dianggap biang keladi rusaknya pelaksanaan otonomi daerah karena dianggap telah terlalu kapitalis dan neolib dalam mengelola anggaran negara guna menyenangkan Bank Dunia. 

"APBN Rp 1600 triliun, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, namun hal itu tak berbanding lurus dengan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di daerah karena otonomi daerah tak dijalankan sepenuhnya. Kasus-kasus korupsi itu yang dikorupsi kebanyakan dana APBN,” tandasnya. 

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Laode Ida berpendapat, mengapa kepala daerah banyak tersangkut korupsi, karena mereka ini menjadi kunci untuk mengendalikan keuangan daerah, ditambah lagi ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, diback up oleh cukong atau kongkalikong dengan pengusaha hitam.

"Maka wajar kalau terjadi money politics, dan itu mennyuburkan korupsi, membangun dinasti politik, dan tentu memicu konflik yang memprihatinkan. Padahal, kalau bisa meninggalkan politik buruk tersebut, maka bisa memajukan dan mensejahterakan daerahnya dengan mandiri dan berwibawa,” katanya Laode meyakinkan.

Editor : Surya