Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kasus PT SCI Batam, Pemko dan Jamsostek Harus Bantu 732 Buruh
Oleh : Gokli
Selasa | 30-07-2013 | 15:27 WIB
muamir.jpg Honda-Batam
Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam.

BATAM, batamtoday - Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus turut bertanggungjawab atas nasib 732 buruh PT SCI yang ditinggal kabur pemilik perusahaan asal Jepang tersebut. 

Pemko Batam diharapkan bisa membantu mengatasi beban para buruh (THR) khususnya menghadapi lebaran. Sambil menunggu penghitungan aset perusahaan dan upaya diplomasi serta langkah hukum yang tengah ditempuh.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKB Muamir Muin Syam di Batam, Selasa (30/7/2013), seusai bertemu dengan pengurus serikat pekerja PT SCI. Muamir merasa sangat sedih dan prihatin dengan kasus ini yang justru muncul menjelang lebaran.  

Muamir meminta semua pihak membantu secara sungguh-sungguh, terutama Jamsostek harus mencari formula untuk membantu beban 732 buruh yang menjadi pesertanya itu. 

Kepada para buruh, Muamir  meminta untuk tetap menjaga  soliditas dalam serikat dan sabar menghadapi cobaan puasa yang berat ini. "Alangkah indahnya jika ada perusahaan yang berkesadaran dan merekrut teman-teman itu bekerja kembali," ujarnya yang didampingi Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Syolihin.

Menurutnya, kasus ini juga terjadi akibat lemahnya pengawasan pihak pemko dan Badan Pengelolaan (BP) Batam terhadap perusahaan asing tersebut. 

"Meski tak cukup ada peraturan, Pemko dan BP Batam semestinya memiliki mekanisme lain untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan, untuk mengurangi resiko, tanpa mengganggu iklim usaha dan profesionalitas kerja," ujarnya. 

Muamir, yang juga mantan aktivis buruh ini, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan perlunya menyusun persyaratan tambahan bagi para investor yang bisa menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak buruh dengan baik seperti gagasan deposito jaminan atau lainnya, tanpa terlalu memberatkan pengusaha. 

"Dengan tetap mengedepankan upaya meningkatkan iklim investasi yang baik seperti penguatan kepastian hukum, kemudahan perizinan, gagasan pengurangan pajak, atau tarif listrik murah," tuturnya.

Editor: Dodo