JAKARTA, batamtoday - Perbedaan-perbedaan signifikan hasil survei elektabilitas  antara parpol maupun kandidat, memunculkan pemikiran perlunya ada akreditasi lembaga survei di Indonesia.

Sehingga tidak semua lembaga survei melakukan survei sebebas-bebasnya, tanpa mendapatkan akreditasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih ada sinyalemen, hasil survei itu akan tergantung kepada kepentingan tertentu. 

"Dengan akreditasi, maka akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman masyarakat. Sekarang ini, sejalan seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode sampling yang sama, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhkan ruang informasi publik," tandas Sekjen DPP PPP Romahurmuziy pada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Lembaga survei lanjut Romy-sapaan akrabnya mestinya menjadi alat analisis saintifik, bukan publikator gosip atau pembentuk opini publik. Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama.

Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama. Karenanya, komunitas lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri, untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat.

Terakhir survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan PPP pada posisi ke-8 setelah 1. Partai Golkar: 19,7%, 2. PDIP: 18,3%, 3. Partai Gerindra: 13,9%, 4. Partai Hanura: 6,9%, 5. Partai Demokrat: 6,1%, 6. PKB: 4,8%, 7. Partai NasDem: 4,6%, 8. PPP: 4,3%, 9. PAN: 3,8%, 10. PKS: 3,8%, 11. PBB: 1,4%, dan ke-12. PKPI: 0,5%, sedangkan ke-13. Undecided (tidak memilih): 11,9%.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PPP berterima kasih pada lembaga survei. "Mudah-mudahan dengan info ini semakin keras kinerja dari para Caleg PPP, dari DPR dan DPRD," katanya.

Menurut Surya, PPP selalu bisa mendapatkan suara yang melebihi dari hasil yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei. Karena perolehan suara sendiri tidak terpatok pada survei, melainkan karena respon masyarakat.

"PPP selalu memperoleh suara melebihi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei. Dari pengalaman ini, bisa dikatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan patokan. Perolehan suara dari parpol-parpol itu karena perhatian masyarakat berubah, respon juga berubah. Minat masyarakat untuk memilih juga sangat leluasa untuk berubah," katanya.

Editor : Surya