Para Pejabat Dinilai Hanya Pentingkan Penyaluran BLSM

JAKARTA, batantoday - -Para pejabat pemerintah saat ini terpaksa meninggalkan sejumlah pekerjaannya karena harus mengurus penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang amburadul.  Kondisi seperti ini jelas makin mengurangi kecepatan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan yang sekarang  ini sudah lamban.

"Pejabat, termasuk sejumlah menteri, terpaksa disibukkan oleh buruknya penyelenggaraan BLSM. Semua itu karena data tidak valid, tidak ada sosialisasi, dan persiapan kurang," kata pengamat kebijakan publik dari UI Andrinof Chaniago, dalam diskusi di DPR, Kamis (4/7/2013).

Pembagian BLSM amburadul karena datanya sudah kadaluarsa. Data BPS 2011 seharusnya diperbaharui untuk kepentingan sekarang. Tapi, karena nekad digunakan sekarang, maka tak terelakkan, banyak orang yang sudah meninggal masih diberi jatah, penerima pindah rumah, dan sudah berubah status menjadi tidak miskin lagi.

Pembagian kali ini memang sangat buruk, masih lebih baik pembagian BLT pada 2008 silam. Saat itu ada data yang baik, ada sosialisasi, dan persiapan cukup waktu. BLSM kali ini tidak ada sosialisasi. Iklan-iklan di teve atau koran yang disampaikan pemerintah, bukan untuk sosialisasi, tapi untuk mengubah pikiran, bahwa pemakai BBM saat ini tidak tepat sasaran, karena 60% digunakan oleh orang kaya.

"Kalau pembagian BLSM kali ini, mau sok cepat, memang cepat, tapi banyak yang ditolak penerima, karena merasa tidak berhak menerima. Ini jelas terlihat semua karena didasari oleh kepentingan politik, bukan untuk pembagian kepada rakyat dengan baik," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Tubagus Ace Hasanudin menyatakan, data 15 juta kaum miskin yang diapakai oleh pemerintah untuk pembagian BLSM memang sangat tidak cocok lagi, karena hal itu merupakan hasil sensus tahun 2011. Seharusnya ada sensus baru agar jumlah kaum miskin yang ada sekarang benar-benar cocok dengan kenyataan.

Menurut  Ace, pemerintah sendiri sudah menyatakan, jumlah angka kemiskinan sudah turun sekian persen. Ini artinya, kalau masih memakai data BPS 2011, jelas bertentangan dengan penjelasan pemerintah itu sendiri. Data itu makin mendesak untuk diperbarui, karena juga untuk pemabgian raskin (Beras untuk keluarga miskin), dan Bantuan Sosial Miskin (BSM).

"Kemungkinan besar, jumlah 15,5 juta rakyat miskin itu memang sudah berubah, jadi perlu pendataan lagi," ujarnya. Ace juga menjelaskan, kepada Komisi VIII DPR,

 PT Pos sudah menjelaskan, setelah pemerintah membagikan 10 juta  Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ternyata sejak 30 Juni 2013 ada 9386 KPS yang dikembalikan. Ini karena ada yang salah sasaran, misalnya yang meninggal 12%, salah penerima 16%, pindah alamat  rumah tanpa pemberitahuan 53%, tidak dikenal ada 21%, pindah, dan sebab lainnya.

Editor : Surya

---