JAKARTA, batamtoday - Ketua DPR RI Marzuki Alie mendesak aparat tahan diri menghadapi demonstran yang menolak pengurangan subsidi BBM. Aparat tak boleh terprovokasi, dan juga bertindak dengan kekerasan.

Menurutnya mahasiswa yang demo itu harus dianggap anak-anak sendiri yang akan menyampaikan aspirasinya mewakili masyarakat. Mahasiswa juga tak boleh seenaknya dengan bertindak merusak dan anarkis, agar aspirasi yang disampaikan sampai pada tujuan.

"Demo itu bagus sebagai kontrol masyarakat. Hanya saja jangan anarkis. Aparat juga harus mampu menahan diri, jangan marah, jangan emosi, dan jangan sampai bertindak di luar kewenangan yang menyebabkan mahasiswa terluka," tandas Marzuki pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/6/2013) menanggapi demo rusuh yang menyebabkan wartawan terluka di Ternate, Maluku Utara.

Namun demikian Marzuki meminta kelompok-kelompok yang menolak pengurangan subsidi BBM itu jangan melihat secara sempit, di mana yang paling mengetahui kenaikan harga BBM tersebut adalah penyelenggara, khususnya di bidang perekonomian.

"Dengan kenaikan itu pasti ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), baik kuantitas, bentuknya, dan sebagainya," tambah politisi Demokrat itu.

Bantuan tersebut ada yang minta bukan dalam bentuk uang, tapi infrastruktur pembangunan di daerah yang tidak tersentuh selama ini. Meningkatkan beasiswa pelajar dan mahasiswa, menambah jumlah beras untuk rakyat miskin (Raskin), meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dan sebagainya. "Semua itu bagus, dan harus ada prioritas," ujarnya.

Hanya saja sementara ini dalam bentuk BLSM untuk mengatasi kesulitan uang sementara, dan jika hal itu sudah teratasipasca kenaikan BBM nanti, maka bentuknya bisa yang lain sesuai kebutuhan riil masyarakat. "Sebab, uang Rp 10 ribu itu nilainya besar bagi rakyat yang membutuhkan untuk makan hari ini, dan itu harus dipenuhi. Jadi, BLSM ini untuk membantu meningkatkan energi dalam bekerja, sebelum bantuan dalam bentuk yang lain," pungkasnya.

Teguh Juwarno berpendapat PAN menyetujui postur APBN-P 2013 yang disesuaikan dengan rencana kenaikan harga BBM. PAN menyindir fraksi lain yang menolak pengurangan subsidi BBM sebagai partai pendukung penyelundupan. "Yang pro subsidi, ini pendukung pada penyelundupan BBM. Pendukung besarnya impor BBM," kata Sekretaris Fraksi PAN itu.

PAN menilai subsidi BBM tidak boleh dihapuskan. Namun anggaran subsidi bisa dialihkan untuk hal lain selain menekan harga penjualan BBM. Sebab, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir orang. "Untuk itu PAN mendesak pemerintah untuk semaksimal mungkin memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin," ujarnya.

Nah, untuk pengalihan subsidi BBM itu, PAN meminta pemerintah menjalankan sejumlah program yang membantu masyarakat. Program itu harus tepat sasaran dan tidak digunakan hanya untuk pencitraan. "PAN mendesak pemerintah untuk bisa memastikan program-program sosial, BLSM, PKH, raskin, infrastruktur dasar. BLSM harus benar-benar dilakukan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran," tutur Teguh.

Dengan demikian selain Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP juga menyetujui rancangan APBN-P 2013. Ketiga fraksi itu memandang kenaikan harga BBM dan dana kompensasinya adalah yang terbaik bagi rakyat Indonesia untuk saat ini. "PPP menyetujui APBN-2013. Namun, PPP ingin pemerintah memastikan bahwa pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM benar-benar dilakukan selama empat bulan berturut-turut. Jangan jadi politisasi, tapi harus benar-benar empat bulan berturut-turut sejak pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM," tegas Sekjen PPP Romahurmuziy.

Sikap PKB juga sama, menyetujui APBN-P 2013. Sedangkan PDIP, PKS, dan Hanura meski menolak, tiga fraksi itu sepakat akan mengawasi pelaksanaan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dengan kritis. Pemberian dana kompensasi juga diingatkan agar tak dimanfaatkan untuk pencitraan partai.

 Editor: Dodo