JAKARTA, batamtoday - Terancam dikeluarkannnya PKS dari Kabinet II akibat menolak kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM banyak pihak memprediksi langkah itu akan menguntungkan Golkar.

Namun, prediksi itu dibantah dan dianggap terlalu dini, karena sikap penolakan PKS tersebut belum final. Pembahasan APBN-P  juga belum diputus, sehingga sikap PKS masih bisa berubah. Tapi, kalau tetap menolak, mestinya semua pihak menjaga etika politik dalam berkoaliasi.

"Kalau tetap menolak, maka semua pihak harus menjaga tata krama, atau etika dalam politik sebagai ikatan koalisi. Kalau berbeda itu kan memang bukan koalisi, meski perbedaan pendapat itu wajar," kata Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari pada wartawan seusai pelantikan anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) bersama Ahmad Farhan Hamid di Gedung MPR RI Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Hajrijanto, penilaian kalau PKS keluar atau dikeluarkan dari Kabinet Golkar akan menagguk keuntungan politik itu terlalu sederhana. Apalagi pemerintahan ini tinggal setahun, sehingga pengganti menterinya pun hanya akan melanjutkan program yang telah dibuat oleh menteri sebelumnya. "Jadi, waktunya terlalu singkat kalau dibilang akan mengambil keuntungan politik," ujarnya.

Namun Hajrijanto masih belum yakin dengan sikap PKS tersebut, karena kenaikan harga BBM belum diketok palu sampai tanggal 17 Juni mendatang. "Kalau sampai batas akhir waktu tetap menolak, baru ada kepastian politik dari PKS, dan juga Presiden SBY untuk melakukan langkah-langkah politik selanjutnya. Sebab, bagaimana pun yang namanya koalisi itu ya sama-sama. Bukan berbeda sikap," tambahnya.

Kalau PKS keluar,  maka kekuatan oposisi akan bertambah. Tapi, Golkar tak khawatir dengan mengutanya oposisi bersama PKS tersebut. "PKS bisa saja mengajak Gerindra dan Hanura di DPR, tapi kekuatannya tetap akan berada di bawah setgab koalisi. Dan, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah atau check and balances, itu baik agar pemerintahan ke depan juga tidak otoriter dalam membuat berbagai kebijakan," pungkasnya.

Editor: Dodo