Fitra Desak DPR Tolak RAPBN-P 2013

Fitra Desak DPR Tolak RAPBN-P 2013

Oleh : si

Selasa | 04-06-2013 | 20:56 WIB

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini masih mempertimbangkan pengajuan pemerintah terhadap RAPBN-Perubahan 2013 tentang kenaikan harga BBM yang rencananya akan di laksanakan pertengahan bulan Juni 2013.

Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mendesak agar DPR tak menyetujui pengajuan pemerintah karena dinilai sarat dengan politissasi menjelang Pemilu 2014 dan menyengsarakan rakyat.

Pemerintah dinilai beralasan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp6.500 akan menghemat anggaran sebesar Rp30 triliun. Lantaran, beban subsidi memberatkan dan menyebabkan APBN jebol.

"Kami meminta DPR menolak RAPBN-P 2013 yang diajukan Pemerintah. Alasan Pemerintah APBN defisitnya membengkak, tidak sepenuhnya benar. Ini siasat Pemilu 2014," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan dalam rilisnya di Jakarta kemarin.

Menurutnya, beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit juga tidak benar. Sebab, kenaikan defisit RAPBN-P 2013 mencapai Rp80 triliun itu disebabkan penurunan target penerimaan perpajakan sebesar Rp53,6 triliun. Artinya, tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit dan penurunan pajak berkontribusi 66 persen.

"Faktanya, alih-alih bisa mengurangi alokasi belanja subsidi, pengajuan subsidi BBM oleh Pemerintah dalam RAPBN-P justru membengkak sebesar Rp16,1 triliun," kata Direktur Riset Fitra Yenny Sucipto.

Selanjutnya, RAPBN-Perubahan sengaja disiasati untuk menyusupkan program-progam populis dengan total Rp30,1 triliun. Halini menyebabkan ada dua kali lipat dari penambahan subsidi BBM. Akibatnya, kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar menawar antar parpol di DPR.

Padahal Sisa Anggaran Lalu (SAL) 2012 sebesar Rp56,1 triliun tidak mampu diserap Pemerintah. SAL juga tidak mampu mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp16 triliun dan kompensasinya Rp30 triliun.

Karena itu, perubahan asumsi makro ekonomi tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat. "Tidak ada penciptaan lapangan kerja. Lalu untuk apa APBN diubah?," kata Yuna Farhan.

Sehingga target pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi tidak realistis. Jika harga BBM naik, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5 persen dan inflasi sekitar 8,5 persen hingga 9 persen.

Fitra berpendapat pemerintah tidak memiliki argumen yang sahih penurunan pajak. Pemerintah memaksakan menaikkan harga BBM, tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak. Kenaikan harga BBM harus ditanggung rakyat sendiri, sementara tidak diikuti pengorbanan pemerintah.

"Pemerintah sendiri tidak mau berkorban. BBM subsidi tidak tepat sasaran. Sekalipun dikurangi maka Pemerintah harus berkorban dengan mengurangi anggaran," tegas Yunan.

Yunan menambahhkan, tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang yang selama ini menjadi sumber inefisiensi yang sangat besar.

"Jika Pemerintah jadi menaikkan harga BBM, kami menuntut mobil dinas dibiayai dengan uang pribadi pemakai. Tidak boleh dibebankan kepada APBN," pungkasnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

WN Ukraina Pengendali Lab Narkoba di Bali Ditangkap Polri

Kejati Kepri Peringati Hari Ibu ke-96 dengan Upacara Bertema Kesetaraan dan Pemberdayaan

Asa Guru Honorer Batam Terancam Pupus, Dugaan Praktik Curang Seleksi PPPK Mencuat

Pantauan Polri, Kondisi Arus Mudik Libur Nataru Masih Aman

Wisuda 145 Mahasiswa, ITEBA Siap Bersaing di Kancah Internasional

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI