Polisi dan Disnaker Tak Berkutik, Bupati Karimun Diminta Bertanggung Jawab

KARIMUN, batamtoday - Demonstasi yang terus berkelanjutan akan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Karimun. Khususnya lagi, iklim investasi akan melemah dan menurun drastis. Bupati Karimun diminta harus lebih arif dan bijaksana menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Sebab, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Karimun, Bupati adalah perpanjangan tangan rakyatnya. Di samping itu, Kadisnaker Karimun dinilai tidak memiliki kekuatan apapun menghadapi perusahaan asal Italia tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK), Azhar MN kepada batamtoday, Senin (3/5/2013) di lokasi demo. Menurutnya, Kadisnaker Karimun tidak akan berani mendesak pihak PT Saipem untuk membayarkan sisa kontrak karyawan eks subconnya tersebut. Sebab, istri Kadisnaker sendiri bekerja di personalia PT Saipem. Sehingga, posisi Kadisnaker di kasus ini diragukan.

"Mustahil Pak Rufendi membantu teman-teman yang melakukan aksi hari ini. Sebab istrinya sendiri berada di personalia PT Saipem. Bahkan saya yakin, ada udang di balik munculnya Kadisnaker di setiap demo yang ada di PT Saipem," ujarnya.

Lebih jauh Azhar menduga, Kadisnaker Karimun sebagai mata-mata pihak PT Saipem, untuk memberikan segala informasi yang dilakukan pendemo. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk cair, jika kasus tersebut ditangani Kadisnaker Karimun.

"Seharusnya dalam kondisi seperti ini tidak perlu politik tipu menipu. Sebab, atmosfir politik akan memanas dan ini akan segera dijadikan batu loncatan bagi caleg maupun cabup nantinya," cetusnya.

Bahkan sudah seharusnya Bupati Karimun Nurdin Basirun, turun gunung menyelesaikan persolan ini. Sebab sebodoh- bodohnya manusia di Karimun sekalipun, tahu bahwa PT Saipem adalah perusahaan besar dengan nilai investasi tinggi. Sehingga, nilai yang akan dibayar itu bagi mereka bukanlah hal yang sulit.

Namun, akibat busukya perilaku oknum pejabat yang dengan sengaja menghembuskan penolakan, maka akibat yang ditimbulkan gelombang demonstrasi akan semakin besar lagi nantinya.

"Bicara aturan sudah sangat jelas bahwa pihak yang memutuskan hubungan sepihak akan membayar sisa kontrak yang sudah ditandatangani. Lalu kenapa harus dipersulit. Kenapa Bupati tidak mau turun langsung, padahal kasus pemukulan saja, beliau turun tangan, tapi kenapa urusan sebesar ini Bupati malah ‘mengeram di sangkarnya’. Bupati harus bertanggung jawab," tegasnya mengakhiri.

Sementara itu, kordinator aksi Maysen Lumban Raja mengatakan, bahwa hari ini pihak PT Saipem masih bertahan. Bahkan, mereka tetap membuka pintu namun bukan untuk melakukan pembayaran sisa kontrak yang disepakati, hanya untuk mengulur waktu saja.

"Kita tidak mau yang seperti itu, besok kami akan melakukan aksi demo sampai hak kami dikeluarkan. Kami ke sini bukan untuk rekreasi, Bung," tegasnya singkat.

Editor: Dodo

---