JAKARTA, batamtoday - Menyadari Pancasila dan ruhnya sangat penting dalam berbangsa dan bernegara, di mana DPR, DPD, DPRD, dan Presiden RI adalah tonggak penting dalam merumuskan dan pelaknsaan dasar negara tersebut, maka rakyat dan bangsa ini harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilias, melainkan kapitalis, imperileis, dan neoliberalisme.

Sebab, seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

"Caleg dan Capres 2014 sebagai calon pemimpin bangsa ini harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi yang diantaranya mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara itu benar—benar terwujud. Di mana Pancasila yang bisa menentukan arah bangsa ke depan," tandas pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargen, di di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Karena itu lanjut Margarito, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberlaisme, dan imperialism selama reformasi ini.

"Kalau pun sulit menemukan pemimpin yang Pancasilais, maka tak masalah jika terpaksa harus memilih yang sedikit kapitalis," tambahnya.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfudh MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai temnpat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Dan, menyuarakan Pancasila itu  tak boleh berhenti dan tak putus asa.

"Terbukti, rakyat sudah mulai menyadari pemimpin yang baik seperti dalam Pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, meski tingkat partisipasi rakyat menurun," ujar Margarito.

Diakui jika mengamati proses rekrutmen caleg dan capres melalui partai hampir mustahil akan hadir seorang negarawan besar yang Pancasilias, dan memajukan bangsa ini. Tapi kata Margarito, rakyat sudah mulai paham dan sadar akan pentingnya pemimpin yang mementingkan rakyat, bangsa, dan Negara ini.

"Saya kira Pilkada DKI Jakarta, Sumut, dan Jateng itu, sebagai contoh rakyat sudah sadar dan melek politik," pungkasnya.

SBY Gagal
Pengamat politik dari UI Boni Hargen menegaskan jika elit politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila.

Sehingga Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun telah gagal melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu.

"Itu dipertegas lagi dengan praktek politik, ekonomi, pendidikan, social budaya, dan sebagainya yang mengikuti Negara-negara maju, tapi gagal secara subtanstif," ttegas.

Padahal lanjut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, social budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara.
"Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Untuk itu penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF  (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara dinilai Boni, itu merupakan lelucon yang mengerikan. Mengapa?
"Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa," katanya mengingatkan.

Dalam kondisi seperti ini menurut Didied, di mana legislative, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

"Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu," ungkapnya.

Editor : Surya