Agar tidak Prematur, Implementasi Kurikulum Baru Selayaknya Juli 2014

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, secara tegas menyatakan bahwa Kurikulum Baru hanya layak diimplementasikan mulai Juli 2014 mendatang. Hal itu juga dikarenakan ketidaksiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud) mengimplementasikan Kurikulum Baru tersebut.

"Bukti ketidaksiapan Kemdibud mengimplementasikan kurikulum baru sudah tampak, mulai dari aspek penganggaran, penentuan sekolah sasaran, pengadaan buku serta pelatihan gurunya. Karena itu, kelahiran Kurikulum Baru akan prematur bila tetap dilakasanakan tahun sekarang," ungkap Herlini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa  (28/5/2013).

Anggota DPR dari Dapil Kepri ini juga mensinyalir, pemaksaan implementasi Kurikulum Baru akan semakin memperlebar jurang perbedaan antara sekolah bekas RSBI dengan sekolah-sekolah biasa lainnya di tanah air.

"Sekarang semakin terang benderang, Kemdikbud hanya mampu mengimplementasi Kurikulum Baru di sekolah-sekolah bekas RSBI. Ambisi Pak Mendikbud ini nyatanya melanggengkan eksklusivisme sekolah-sekolah tersebut, setidaknya selama satu tahun ke depan. Sementara kualitas sekolah-sekolah di pesisir, perbatasan,
atau pedalaman semakin terpinggirkan," sesal Herlini.

Pasca kisruh UN dan terungkapnya fakta tambal sulam pengembangan kurikulum, Herlini meminta pihak Kemdikbud mau legowo mengimplementasikan Kurikulum Baru mulai Juli 2014. Satu tahun ke depan, Kemdibud sebaiknya mengoptimalkan penggunaan anggaran sekira Rp 829 miliar untuk peningkatan kapasitas para guru, seperti untuk pelatihan dan atau beasiswa bagi para guru.

"Kapasitas para guru harus dipersiapkan secara maksimal karena merekalah yang akan menjadi ujung tombak implementasi Kurikulum Baru," tandasnya.

Selain itu, Kemdibud juga perlu menyelesaikan konten Kurikulum Baru beserta dokumennya secara lengkap, utuh dan sistematis. Konten buku pelajaran perlu dikaji oleh BSNP dan Puskurbuk sebelum masuk proses pencetakan. Dan yang terpenting, Kemdikbud harus bekerja lebih serius lagi merealisasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di setiap satuan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia demi terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan.

"Andaikan lebih sabar dan lebih matang mempersiapkan Kurikulum Baru selama satu tahun ke depan, saya yakin masyarakat pendidikan Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Mendikbud dan jajaran," ujar Herlini.

Herlini juga menilai, paparan persiapan Kurikulum Baru yang terus berubah-ubah jelas memperlihatkan ketidaksiapan jajaran Kemdibud. Karena itu, ia meminta istana tidak melupakan kegaduhan selama ini.

"Bayangkan, ada pengajuan anggaran yang labil seperti itu! Mulai diajukan Rp 611 miliar, kemudian berubah menjadi Rp 1,45 triliun, tiba-tiba menggelembung sebesar Rp 2,49 triliun, lantas turun drastis menjadi Rp 604 miliar, dan terakhir dikoreksi menjadi Rp 829 miliar," ujarnya nada bertanya.

Mengkonstruksi Kurikulum Pendidikan Nasional, anggota Fraksi PKS ini menegaskan, tidak selayaknya dilakukan seperti cara-cara sekarang, melainkan perlu waktu yang cukup dan persiapan matang. "Dipangkasnya target sekolah sasaran implementasi Kurikulum Baru dari 100 ribuan menjadi 6 ribuan sekolah saja, merupakan fakta ketidaksiapan Kemdikbud yang seharusnya direspon secara bijak," tegas Herlini.

Editor: Surya.

---