Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

PDIP Sudah Ingatkan SBY agar Tak Naikkan BBM
Oleh : si
Jum'at | 17-05-2013 | 10:23 WIB

JAKARTA, batamtoday - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui, jika partainya sudah mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menaikkan harga BBM, karena dengan menaikkannya berarti pemerintah ini citranya akan makin terpuruk di mata rakyat.


Anehnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie malah mendorong kenaikan harga BBM tersebut. Seharusnya, jika DPR RI itu wakil rakyat, maka harus mendengar suara rakyat. Di mana 95 persen rakyat menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Penegasan itu disampaikan Maruarar Sirait dalam diskusi bertajuk ' BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol?' di Jakarta, Kamis (16/5/2013)

"Sejak dulu kita ingatkan agar melakukan penghematan, dan pembangunan sumber penerimaan baru. Dalam setiap tahun saja sisa anggaran mencapai Rp 20 triliun, dari Minrba (batubara) sebesar Rp 240 triliun per tahun dengan dikenai pajak sebesar 20 persen, maka negara mendapat Rp 28 triliun. Tapi, kenapa itu dibiarkan? Padahal di semua pertambangan batubara itu selalu terjadi kesenjangan dan pengrusakan lingkungan," tandas Maruarar.

Hal lain yang juga diingatkan PDIP adalah masalah cukai untuk minuman bersoda, bumbu penyedap dan sebagainya yang kini tanpa dikenai biaya cukai. Padahal, barang-barang tersebut merusak tubuh manusia.

"Selain itu PDIP juga mengingatkan agar pemerintahan ini menuntaskan kasus BLBI, skandal bank century, dan lain0lain agar tak menjadi beban pemerintah dan generasi mendatang, dan pemerintahan SBY tak tersandera dalam politik," ujarnya.

Sedangkan pengamat politik Boni Hargens menilai BLSM atau BLT yang digulirkan pemerintahan SBY selama ini hanya akal-akalan kebijakan untuk mencuri simpati rakyat menjelang pemilu 2014. Padahal, simpati rakyat belum tentu bisa ditaklukkan dengan uang.

"Kebijakan BLSM itu hanya bentuk korupsi modern dengan membuat kebijakan yang seolah sesuai konstitusi dan didukung oleh DPR RI. Sehingga dengan kebijakan itu pemerintahan ini tak bisa disalahkan. Jadi, dalam kepalanya, pemerintah ini sengaja untuk mengkriminalisasi rakyat," ungkapnya.

Editor : Surya