Parpol Tak Transparan dalam Pembiayaan Keuangan, Memunculkan Korupsi

Parpol Tak Transparan dalam Pembiayaan Keuangan, Memunculkan Korupsi

Oleh : si

Rabu | 15-05-2013 | 11:36 WIB

JAKARTA, batamtoday - Merajalelanya korupsi yang menyeret berbagai partai politik (parpol) dan kadernya, disebabkan sistem keuangan partai yang tidak transparan atau tertutup. Hal ini pula yang membuat parpol melakukan segala cara untuk membiayai roda organisasinya.

"Saya usulkan, harus ada reformasi pembiayaan parpol. Sistem keuangan parpol harus terbuka. Banyak kasus yang melibatkan parpol dan membuat rakyat tidak percaya," kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kepada wartawan, usai bertemu Ketua MPR RI, Taufik Kiemas di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Kedatangan Rizal ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP). Ia bertemu dengan Taufik Kiemas untuk membahas persoalan bangsa terkini. Pembicaraan mereka lebih difokuskan terhadap cita-cita reformasi yang sudah melenceng jauh dari harapan rakyat.

Dalam pertemuan itu, Rizal meminta MPR untuk meluruskan kembali arah perjuangan reformasi. Salah satu yang bisa dilakukan MPR, yakni mendorong adanya aturan, agar parpol dibiayai negara. Dengan begitu, nantinya parpol dapat mencetak kader tanpa lagi harus melakukan korupsi.

"Dengan dibiayai negara, parpol bingung mencari dana untuk kelangsungan roda organisasinya. Inilah membuat parpol melakukan korupsi untuk membiayai aktivitas yang kerap memobilisasi massanya. Jika dibiayai negara, bisa menekan korupsi dan parpol fokus membangun negara," tutur menteri era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Menanggapi usulan ini, Taufik sepakat dengan gagasan itu. Sebab, banyak yang tidak menjadi pemimpin, karena tidak punya uang. Padahal, mereka punya kemampuan yang mumpuni sebagai calon pemimpin.

"Harus pakai sistem meritokrasi, menjadi pemimpin itu didasari kemampuannya, bukan karena uang," ujar dia.

Menurut politisi senior PDIP ini, dengan adanya subsidi dari negara untuk membiayai kegiatan parpol, setidaknya partai bisa maksimal memperjuangkan nasib rakyat. Namun, kalau ketahuan melakukan korupsi, sanksinya juga harus tegas. â€œIni bagus, biar berimbang,â€ tandasnya.

Editor : Surya