Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presiden Terbitkan Inpres Sosialisasi Kenaikan BBM
Oleh : si
Jum'at | 10-05-2013 | 19:54 WIB

JAKARTA, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM.


Dalam Inpres yang ditandatangani pada Rabu (8/5) lalu, Presiden menunjuk Wakil Presiden Boedino untuk memimpin pelaksanaan sosialisasi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (10/5/2013), Presiden berharap adanya kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM sehingga dapat diterima masyarakat secara luas.

Selain ditujukan kepada Wapres Boediono, Inpres No.5 Tahun 2013 itu juga ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi BBM.

Selain itu, Inpres juga diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Kepada para pejabat itu, Presiden menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum, kalangan akademisi, pers, dan pengguna BBM terhadap rencana dan implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM.

Presiden juga meminta para pejabat itu untuk menjelaskan, bahwa subsidi BBM dilakukan secara terbatas dan terukur; pemberian subsidi dilakukan secara lebih adil dan transparan; penyesuaian subsidi BBM disertai program perlindungan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu melalui pemberian kompensasi/bantuan;  dan pendanaan untuk pemberian kompensasi itu dialokasikan dalam APBN dan APBN-P sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Presiden juga menginstruksikan kepada para pejabat tersebut untuk mengambil langkah-langkah penanganan dampak penyesuaian subsidi BBM, termasuk dalam pemberian pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyesuaian subsidi BBM kepada masyarakat luas.

"Berikan penjelasan mengenai hal-hal yang dipandang perlu, dalam rangka kelancaran implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM," bunyi diktum Pertama huruf c Inpres tersebut.

Dalam Inpres itu disebutkan,  agar pelaksanaan sosialisasi itu berpedoman pada arahan Presiden mengenai subsidi BBM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 pada 30 April lalu.

Editor : Surya