BATAM, batamtoday - Soal BBM bersubsidi di Batam, Pemerintah Kota dan Pertamina beda pendapat. Pemko Batam mengusulkan supaya dikurangi, sementara Pertamina Kepri minta dihapuskan. Beda pendapat ini dikemukakan kedua institusi sembari menunggu putusan pemerintah terkait penggunaan dua atau satu opsi harga BBM bersubsidi.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi mengatakan sudah melakukan rapat internal dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Batam untuk membahas usulan pengurangan BBM bersubsidi.

"Besok akan saya sampaikan langsung di depan buruh bagaimana langkah kita untuk menyambut kenaikan BBM," kata dia, Selasa (30/4/2013) siang.

Di tempat terpisah, Sales Executive Retail XII, Teuku Desky Arifin, mengaku lebih setuju apabila BBM bersubsidi di Batam dihapuskan. Sebab, melihat keondisi masyarakat di Batam pasti mampu untuk membeli secara non subsidi, terkecuali untuk kendaraan roda dua.

"Saya setuju subsidi BBM dihapuskan. Tetapi untuk roda dua memang perlu diperhatikan," kata dia.

Dijelaskannya, kuota BBM bersubsidi di Provinsi Kepri untuk tahun 2013 dalam skala per tahun, yakni Premium 326.130 ton, Solar 135.620 ton, Minyak Tanah 36.561 ton.

Dari besaran kuota Provinsi tersebut, dialokasikan untuk Batam dalam skala per hari sekitar 18.500 ton Premium dan 6.000 ton Solar.

"Untuk minyak tanah didistribusikan di daerah yang belum terkonversi, seperti Natuna, Anambas, Lingga dan Karimun," jelasnya.

Terkait kelangkaan yang kerap terjadi dengan lokasi yang sudah mencapai ribuan ton, kata Desky, secara rill dari hitungan mereka alokasi tersebut sudah mencukupi, bahkan melebihi.

Alokasi 18.500 ton premium sudah sesuai, namun 6.000 ton solar seharusnya masih sisia 2.000 ton. Pasalnya, kebutuhan di Batam hanya mencapai 4.000 ton, namun masih tetap ada kelangkaan bahkan antrian panjang.

"Kita tak tahu kemana sisanya itu. Hal ini juga karena adanya para pelansir. Kalau menurut saya tak perlu dua opsi, lebih baik BBM bersubsidi dihapuskan di Batam," ujar dia.

Editor: Dodo