Kenaikan Harga BBM Beratkan Kehidupan Kaum Nelayan

JAKARTA - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah di tahun 2013, membuat jutaan nelayan tradisional Indonesia dihadapkan kepada situasi yang sangat sulit.

Kenaikan BBM biasanya akan diikuti oleh kenaikan bahan sembako atau biaya tranportasi dan yang lainnya. Tetapi kenaikan BBM, tidak pernah diikuti dengan kenaikan penjualan hasil tangkap bagi para nelayan.

"BBM merupakan komponen terbesar (sekitar 70 persen) sekali nelayan pergi melaut," demikian pernyataan Serikat Nasional Indonesia (SNI), dalam rilisnya, Sabtu (27/4/2013).

Sejak 2012 BBM khusus nelayan yang seharusnya 2,5 juta kiloliter kemudian yang terdistribusi hanya 1,3 juta kiloliter dan realisasinya hanya 800.000 ribu kiloliter yang kemudian berdampak susahnya akses para nelayan mendapatkan BBM.

Sedangkan jumlah SPBN di Indonesia di tahun 2011 hanya sekitar 237 unit, jumlah yang tidak ideal bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Hal yang mendasar dari susahnya nelayan mengakses harga BBM bersubsidi adalah panjangnya jalur distribusi dengan aturan panjang dan birokratis. Bagi nelayan di bawah 5 GT adalah masalah tengkulak yang mengatur harga BBM dengan harga sangat mahal. Maka wajar sebelum harga BBM naik, maka para nelayan dibawah 5 GT sudah membeli BBM dengan harga Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu perliternya.

Hal ini terjadi di Jawa dan Sumatera. Bahkan nelayan dengan perahu di bawah 30 GT harus menunggu verivikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perikanan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi.

"Misalnya nelayan Ciamis, Indramayu, dan Garut harus pergi ke Bandung. Atau nelayan Cilacap, Rembang, dan Brebes harus ke Semarang."   

Infrastruktur bagi Nelayan Perlu Dibenahi

Menurut Budi Laksana, Sekretaris Jenderal SNI, rencana kenaikan harga BBM di tahun 2013, perlu diikuti dengan pembenahan infrastruktur bagi nelayan.

"Karena ini adalah hal yang sangat mendasar, tidak bisa nelayan diberikan subsidi hanya sesaat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak ada manfaatnya bahkan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat nelayan," kata dia.

Tentunya infrastuktur dasar itu adalah penambahan kuota BBM bagi nelayan yang diimbangi juga dengan penambahan SPBN di kampung nelayan, tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengawasannya dengan melibatkan koperasi nelayan.

Hal yang tak kalah penting juga adalah ketelibatan nelayan, dalam keputusan rencana kenaikan BBM, pemerintah hanya melibatkan asosiasi pengusaha dan asosiasi angkutan umum saja. Harusnya nelayan bagian terpenting untuk terlibat dalam kenaikan harga BBM nantinya.       

---