TANJUNGPINANG, batamtoday -- Menyikapi pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat yang gagal dilaksanakan secara nasional, anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 'menjewer' (hukum-red) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh.

Hal itu dikatakan Herlini Amran di sela-sela kunjungan kerja pada masa reses ke Kepri memantau pelaksanaan UN, Senin (15/4/2013).

"Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang keteledoran serupa. Tertundanya UN di sebelas  propinsi di Indonesia, merupakan bukti keteledoran Kemendikbud yang ketiga kali dalam tempo enam bulan, dan ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia," ujar Herlini.

Selain mendoakan kesuksesan bagi para siswa peserta UN, Herlini juga mengkritisi kinerja Kemendikbud yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dengan tertundanya UN di  sebelas provinsi di Indoneaia, semakin melengkapi 'hat trick' keteledoran Kemdikbud selama enam bulan terakhir.

Herlini mencontohkan, ibarat striker bola, Kemendikbud sudah mencetak 'hat trick' keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian. Mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan.

Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemendikbud sestrategis ini.

"Tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. Kalau pun itu benar adanya, setidaknya 'hat trick' keteledoran ini memperlihatkan kepemimpinan Pak Beye tidak berhasil menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dengan program-program Kemendikbud, atau mensinergikan eksekusi program antara pusat dengan daerah. Pasti itu ada akar masalahnya yang dibiarkan berlarut-larut," ujarnya.

Secara khusus, anggota legislatif Dapil Kepri ini menyoroti kelemahan Kemendikbud dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil audit BPK dari tahun ke tahun.

"Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud, wajar saja disclaimer terus. Yang menjadi soal adalah, cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013. Sebaiknya BPK dan KPK lebih merapat lagi ke Kemdikbud, agar kasusnya tidak terus berulang," ujarnya.

Jika kebiasaan ini dibiarkan, Herlini memprediksi pengadaan buku siswa dan babon penunjang Kurikulum 2013 pun akan bernasib sama. Karena itu, ia termasuk anggota dewan yang belum yakin Kemdikbud mampu mengimplementasikan Kurikulum Baru pada Juli 2013.

"Ini adalah pelajaran berharga bagi masyarakat pendidikan Indonesia, agar tidak terbuai lagi dengan pernyataan-pernyataan Kemendikbud yang tidak opersional. Jika UN tertunda di 11 propinsi, namanya kan bukan ujian nasional lagi, melainkan 'UN-11'. Sekali lag, ini baru UN yang sejatinya rutin tiap tahun dengan anggaran sekira 600 miliar rupiah, dimana hampir seperenamnya habis untuk mencetak soal UN. Bagaimana ceritanya nanti pengadaan buku penunjang dadakan, Kurikulum 2013, senilai Rp 1 triliun lebih? Waktunya mepet lagi," pungkasnya.

Editor: Dodo