TANJUNGPINANG, batamtoday - Ketua DPRD Provinsi Kepri M. Nur Syafriadi meminta pelaksaanan Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kepri tidak hanya sekedar acara seremonial belaka yang rutin setiap tahunnya.

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang harus dapat membuat grand strategi pembangunan yang mengakomodir semua usulan program pelaksanaan pembangunan dari kabupaten/kota di Kepri.

"Musrenbang hendaknya, jangan hanya dipandang sebagai agenda rutin biasa, tetapi harus diintegrasikan dengan evaluasi, serta program pembangunan yang mengarah pada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepri," kata Nur dalam sambutannya pada Musrenbang Provinsi Kepri di Hotel BBR Tanjungpinang, Kamis (11/4/2013).

Nur juga mengharapkan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perekonomian daerah, serta lebih menggali dan memanfaatkan sektor-sektor strategis daerah dalam meningkatkan SDM kelautan dan melakukan pembangunan pada pulau-pulau kecil dan pariwisata yang berbasis kelautan.

"Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada taerget yang sudah ditetapakan, dan lebih mengutamakan kuwalitas dibanding kuantitas, dan melalui musrenbang ini, perlu banyak perencanaan strategis yang perlu dikerjakan secara bersama-sama," ujarnya.

Pokok pikiran DPRD Kepri, disampaikan Nur mencakup sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dengan pelaksaanaan pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah susun bagi pekerja, serta perbaikan pemukiman.

Selama ini masih banyak laporan masyarakat ke DPRD atas belum tepat dan terlaksananya pembangunan RTLH di Kepri. Selain itu, penyediaan dana bergulir UMKM, perlu ditingkatkan dan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan UMKM pemerintah perlu membentuk Lembaga Penyaluran dana Bergulir (LPDB) Kepri, sebagai wadah dalam penjaminan pinjaman dana bergulir.

"Oleh sebab itu, Pemerintah perlu membuat suatu Perda Jaminan Kredit daerah Jamkrida, karena kemajuan KUKM sangat diharapkan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan disetiap daerah perlu dibangun BPRS," kata Nur.

Selain itu, DPRD juga menilai prakarsa dan kreativitas pemerintah dalam mengelola ekonomi perlu ditingkatkan, dengan memanfaatkan prakarsa swasta dan perorangan, dengan menciptakan pelayanan pemerintah dan kepastiaa nhukum dalam dalam penanaman modal dan investasi dalam menunjnang perekonimiaan daerah.

Di sektor tenaga kerja, pemerintah juga harus dapat menciptakan lapangan kerja dan dalam penuntasan kemiskinan. Pemerintah daerah harus terus melanjutkan progran P3DK, hingga kemajuan pembangunan desa dan kelurahaan dapat diwujudkan.

"Dalam mendorong pangsa pasar kerja, pemerintah juga hendaknya lebih memanfaatkan dan meningkatkan Balai Latihan Kerja dalam dan luar negeri hingga menghasilkan tenaga kerja Provinsi Kepri yang handal dan profesional, dan tidak kalah dengan tenaga kerja luar," ujarnya.

Di sektor pelaksanaan pembangunan sarana pra sarana, air, listrik, jalan dan khususnya pusat pemerintahan Pulau Dompak, Dewan menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri perlu lebih menggesa hingga pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan tersebut dapat terlaksana dengan tepat waktu.

Di samping itu, penetapan Batam dan Bintan dan Karimun menjadi pelabuhan bebas juga diminta DPRD agar lebih ditingkatkan, dengan mendukung pemanfaatkan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK).

Untuk daerah Hinterland, tambah Nur, pemerintah juga harus meningkatakan penyediaan Pelantas, Listrik dan Air Bersih, hingga diharapakan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan PDAM, dalam penyediaanaAir bersih

Dalam pemanfaatan sumber daya alam kelautan, pemerintah juga hendaknya dapat mengoptimalkan dengan melaksanakan pembangunan pelabuhan ikan, pembangunan desa mandiri, pemberiaan alat tangkap nelayan yang modern, serta membangun alat komunikasi bagi nelayan.

Sektor kesehatan, pemerintah kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan pemberian peningkatan kesehatan di daerah. Penyelenggaran pembangunan dan pelayanan kesehatan sangat diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat. Termasuk memperhatikan generasi 0-15 tahun dan usia produktif 15-30 tahun, pembangunan kesehatan ibu hamil serta bayi di Kepri.

"Untuk sektor pendidikan, kemajuan suatu bangsa sangat diperlukan. Oleh sebab itu, perlu menciptanan sarana dan pra saranan yang tuntas, diperlukan karakter pendidikan dengan kecakapan dan akhlak mulia, hal itu dibangun dengan meningkatakan kualitas pendidikan, serta meningkatkan pra sarana pendidikan, perpustakaan, multimedia serta pendidikan yang berbasis pariwisata," ujarnya.

Di sektor pariwisata, kata Nur, dengan 98 persen lautan Kepri, hendaknya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan dan pengembangan pariwisata Kepri, panorama alam laut yang luas di Kepri dan banyaknya situs peninggalan sejarah menjadi modal yang perlu digali dan dibangun sebagai tujuan wisata sejarah dan religius secara permanen.

Editor: Dodo