BATAM, batamtoday - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Batam, M Yunus menilai Pemerintah Kota Batam tidak siap dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK)  tahun 2013 sebesar Rp 2.040.000 dari Rp 1.440.000.

Kenaikan UMK hingga mencapai Rp 500 ribu berdampak terhadap rencana penambahan ruang kelas baru di tiap-tiap sekolah yang sedang membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) dalam menghadapi ajaran baru 2013 ini.

"Karena kenaikan UMK berpengaruh pada gaji Honorer Pemko Batam sebesar Rp 34 miliar. Dimana untuk satu orang honorer mengalami kenaikan sebesar Rp 500 ribu," ujar Yunus kepada batamtoday, Kamis (11/3/2013).

Penambahan anggran sebesar Rp 34 miliar untuk gaji honorer, tambahnya diambil dari anggaran tiap-tiap dinas, salah satunya adalah anggaran Dinas Pendidikan Kota Batam.

"Tentunya dengan adanya anggaran Dinas Pendidikan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan gaji honorer Pemko Batam, sangat menghambat pembagunan pembangunan RKB," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam ini kembali.

Terlebih lagi adanya pembayan insentif guru swasta di Batam yang mencapai Rp 19 miliar menjadi salah satu kendala mengenai pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB). Dengan dana sebesar itu, tentunya dapat  menambah beberapa RKB di sekolah yang membutuhkan.

"Tapi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Kalau di daerah lain, jarang ditemukan adanya insentif untuk guru swasta. Kedepan dapat dilihat klasifikasi dari sekolah tersebut bagi guru swasta yang memperoleh intensif tersebut merupakan guru swasta yang benar-benar layak membutuhkan," katanya kembali.

Selain itu, iya jugamenyesalkan kurangnya permintaan pihak sekolah pada saat Musrenbang beberapa waktu lalu atas permintaan mebangunan ruang baru. Ruang kelas baru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di tiap-tiap sekolah yang terdapat di Batam ternyata banyak tidak diminati oleh beberapa sekolah yang hanya meminta pembungunan toilet sekolah.

"Biasanya pada saat Musrenbang kami yang dimarahi guru, kali ini kami yang marah kepada guru karena tidaka da yang meminta ruang kelas baru, hanya pembangunan toilet," terangnya.

Untuk mengatasi dampak kenaikan UMK hingga aktifitas tiap dinas khususnya Dinas Pendidikan tidak terhambat, dia berpendapat pada 2013 ini Pemko Batam harus memperoleh PAD lebih besar dari tahun 2012. Salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga saat ini tidak diberlakukan.

"Sebanyak 70 persen warga di Nongsa tidak membayar PBB. Dikarenakan bukan masyarakat yang tidak mau membayar, akan tetapi selama ini tidak pernah diminta. Saya jamin ketika pembayaran PBB diberlakukan di kampung tua, masyarakat akan menyambut baik, karena lahan tersebut ada nilai tambahnya," pungkasnya.

Editor: Dodo