JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran mendesak Mendikbud untuk membenahi fungsi pengawasan terhadap Ujian Nasional (UN), jangan hanya merespon isue bocoran soal UN saja, Lepas dari polemik UN selama ini.

"Pelaksanaan UN sejatinya bukan hanya penegasan standar kelululusan, tetapi dalam konteks ber-Indonesia, UN juga menjadi barometer kejujuran peserta didik. untuk itu seluruh sistem UN harus terus di benahi,"  ujar Herlini di Jakarta, Selasa (9/4/2013). 

Herlini menuturkan bahwa Pemerintah patut belajar dari kasus pengungkap kecurangan UN oleh siswa SD Abrar dan Alif, bahwa ternyata elemen pemicu kecurangan UN itu adalah para pengawas yang telah berkolaborsi dengan pengelola sekolah.

"Kasus seperti ini telah menjadi rahasia umum, UN hanya mewariskan praktik ketidakjujuran demi memenuhi ambisi pihak sekolah dan birokrat pendidikan di daerahnya," ujar Herlini.

Menurut Herlini, Jika para pengawas bekerja sesuai Prosedur Operasi Standar UN, maka tidak ada ruang bagi siswa untuk berlaku curang selama pelaksanaan UN.

"Coba cermati lagi kriteria pengawas yang ditentukan BNSP; harusnyapengawas itu seorang guru yang bersikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Saya yakin jika pengawasnya sekredibel itu pasti akan berani menegakkan tata tertib pelaksanaan UN 2012/2013. La wong selama UN berlangsung, pengawas dinyatakan wajib memberikan peringatan dan sanksi kepada siswa curang, dan berkuasa penuh melarang orang masuk ruang UN selain peserta ujian. Jadi, tidak mungkin ada infiltrasi pihak sekolah untuk menginisiasi kecurangan jika para pengawasnya kredibel. Sanksinya berat kok, hanya implementasinya di lapangan saja yang tumpul," geramnya.

Menurut Herlini, Lemahnya pengawasan Inilah yang menjadi biang penyakit pendidikan di negara kita yang terus dibiarkan oleh Kemdikbud dari tahun ke tahun.

"Persis seperti rencana Kurikulum 2013, siswanya diobok-obok harus memenuhi kompetensi ini dan itu, sementara gurunya hanya disiapkan secara instan. Pemerintah kita ini belum mau investasi untuk meningkatkan kualitas para guru melalu pembinaan dan pendidikan berkesinambungan," jelasnya.

Karena itu, Menurut Herlini, jika UN tahun ini masih terjadi kecurangan lagi, sangatlah wajar karena kualitas pengawasnya yang notabene para guru itu masih belum memenuhi standar atau bahkan tidak menghayati tujuan pendidikan nasional yang digariskan konstitusi.

"Semoga ini menjadi perenungan bersama, tanpa menegasikan para guru di tanah air yang komitmen memegang teguh marwah sebagai seorang pendidik," harapnya.

Legislator asal Wilayah Pemilihan Kepulauan Riau tersebut juga turut menghimbau kepada para siswa peserta UN agar sungguh-sungguh mengerahka potensi diri selama mengerjakan soal-soal UN, dan teladanilah kejujuran Abrar dan Alif. Pun kepada para orang tua.

"Dukunglah kejujuran anak-anak, jika ada unsur sekolah ada yang mengorganisir kecurangan. Karena kejujuran lebih penting daripada nilai UN, seperti halnya hakikat tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20/2003 pasal 3. Jika kecurangan UN dibiarkan pengawas maupun pihak sekolah, maka gagal sudah proses pendidikan di negara kita, dan lagi-lagi UN terbukti kontra produktif," pungkasnya.

Editor : Surya